BUMN Targetkan Rampung Tahun Ini Buat Holding PLN

Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencana pembentukan Holding BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholdingnya. Pembentukan holding tersebut rencananya tuntas tahun ini, atau 6 bulan sebelum akhir 2022.

“Sebelum akhir tahun ada virtual holding di PLN, seperti di Pelindo dan Pertamina. Transisi penuh pada 2025, kalau bisa lebih cepat, tergantung transisi ini, karena transisi ini pasti memastikan ketenagakerjaan di PLN ditingkatkan mesti melek teknologi," kata Erick saat konferensi pers disiarkan secara virtual, Rabu (19/1).

Transformasi di PLN tersebut, kata Erick, merupakan upaya konkret untuk menyelaraskan ketersediaan listrik dari energi fosil dan dari energi baru terbarukan (EBT) sebagai peta jalan mencapai net zero emission pada 2060.

Kementerian BUMN berencana akan membentuk dua subholding di tubuh PLN. Di antaranya adalah Subholding Ritel yang hanya akan fokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik. Ketika fokus konsumen listrik PLN akan dilayani secara baik.

Kedua, adalah Subholding Power atau pembangkit, yang akan berfokus pada pembangkit baik batu bara, energi terbarukan seperti solar, air, geothermal, dan lainnya.

Lebih lanjut, PLN bakal fokus pada mengurus transmisi dan pemasaran listriknya. Dengan harapan, PLN dapat mulai melakukan ekspor energi listrik ke negara lain. Erick juga membuka peluang PLN merambah bisnis fiber optik dengan potensi jaringan kabel yang dimilikinya, sehingga dapat muncul bisnis baru yang dikembangkan.

"Dengan demikian, ada subholding pembangkit listrik dengan segala turunannya, ada PLN Holding yang fokus dan institusi di luar pemasaran tapi PLN punya, apakah PLN Mobile, PLN Wifi," urainya.

Erick mengakui PLN saat ini memiliki utang lebih dari Rp500 triliun sehingga tidak dapat menambah utang lagi. Dengan demikian, guna pengembangan bisnis, subholding pembangkit listrik mesti mencari alternatif pendanaan lain seperti melantai di pasar modal. Ia menegaskan, aksi korporasi tersebut bukan berarti menjual aset negara ke pihak lain.

Dia mencontohkan konsolidasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pegadaian, dan PNM melakukan rights issue yang disambut optimisme pasar domestik. “Nah, strategi ini bukan tidak mungkin kita juga bisa melihat kesempatan ini juga di PLN pembangkit. Karena tidak mungkin kita minta utang lagi, minta utang terus, corporate action kita pikirkan salah satunya,” ujarnya.

Erick menyampaikan bahwa, bahwa transformasi di tubuh PLN bukan berarti pemerintah meliberalisasi kelistrikan nasional. Namun, justru untuk memastikan pasokan atau suplai kelistrikan di dalam negeri aman.

"Kita transformasi pastikan pelayanan kelistrikan masyarakat lebih baik sehingga ditargetkan listrik masuk desa dipastkan sesuai target, di saat bersamaan kita pastikan penciptaan istrik yang berasal apakah dari fosil atau sumber EBT bisa konkret sesuai tahun 2026,” tuturnya.

Dia mengatakan subholding pembangkit ini nanti akan mengonsolidasikan semua yang berhubungan dengan pembangkit listrik. Salah satu kemungkinan untuk merger atau menutup PLN Batubara.

"Kemarin juga holding pangan ada menggabungkan perhutani dan Sang Hyang Seri, Perindo dan Perinus, serta PPI dan BRG. Itu yang kita pelajari lagi tapi kemungkinan besar sangat bisa," tutur Erick.

Nantinya, dengan ada subholding ini, PLN akan berfokus ke transmisi dan pemasaran/ Di samping subholding pembangkit, Erick Thohir juga mengatakan akan ada satu subholding lain di luar kelistrikan untuk memanfaatkan infrastruktur PLN.