Menkeu Ungkap RI Dapat Hibah Rp9,59 Triliun dari AS, Ini Rinciannya
Hibah ditujukan untuk program pembangunan sampai UMKM.
Proses penandatanganan Compact II MCC, antara Menkeu Sri Mulyani, dan Menkeu Janet Yellen. (IG @smindrawati)Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan Indonesia mendapatkan dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar US$649 juta atau sekitar Rp9,59 triliun.
Hibah ini ditandai dengan penandatanganan Compact II Millenium Challenge Corporation (MCC). “Ini merupakan yang kedua kalinya Indonesia mendapatkan kepercayaan tersebut. Sejak 2013-2018 lalu, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total mencapai US$600 juta,” kata Menkeu, dikuutip dari Instagram @smindrawati, Senin (17/4).
Melalui program hibah ini, pemerintah AS berkomitmen membantu mengentaskan kemiskinan dunia, disamping pemulihan perekonomian global.
Tujuan utama
Hibah program Compact II MCC ini menurutnya memiliki 3 tujuan utama yang akan diakselerasi selama 5 tahun ke depan, yaitu :
- Pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah, seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.
- Pengembangan pasar keuangan.
- Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Khusus soal UMKM, Sri Mulyani berpendapat bahwa jenis usaha ini penting dalam perekonomian di Indonesia, maupun kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pembiayaan akan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha berbasis kerakyatan. Ia berharap, program ini dapat memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia. “Terutama dalam mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Perekonomian dunia
Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Menkeu juga menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di AS. Acara ini adalah bagian dari Presidensi G20 India dan membahas tentang perekonomian dunia yang tahun in diperkirakan jauh melemah dan inflasi menjadi tantangan di berbagai negara.
Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru yang dirilis pada Selasa (11/4), IMF meramal pertumbuhan ekonomi global melambat di level 2,8 persen pada 2023, turun dari 2022, sebesar 3,4 persen. Sri Mulyani menilai situasi ini akan mengancam pertumbuhan ekonomi. “Ini kemudian menyebabkan kebijakan moneter yaitu kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas,” katanya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai berbagai hal menyangkut stabilitas sistem keuangan yang terpengaruh oleh kondisi pelemahan ekonomi dan juga kebijakan kenaikan suku bunga di berbagai negara-negara di dunia.
“Mulai dari pelemahan ekonomi global, kebijakan moneter, food and energy security, hingga stabilitas sistem keuangan menjadi topik utama rapat kami,” kata Sri Mulyani.
