FINANCE

Pembangunan IKN Dominasi Rancangan APBN 2022

Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap prioritas.

Pembangunan IKN Dominasi Rancangan APBN 2022Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kalimantan Timur. (dok. Kemenkeu)
07 January 2022
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu fokus pemerintah dan mendominasi Rancangan APBN tahun 2022. Namun demikian,  APBN 2022 juga masih akan memprioritaskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan APBN harus dijaga secara berhati-hati, untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara.

“Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (7/1).

Menkeu menambahkan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi titik awal pemulihan ekonomi, pasca Covid-19. Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19, tanpa mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

IKN akan jadi pusat kegiatan negara

Sri Mulyani mengatakan,  IKN akan jadi pusat bagi kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik, selain sebagai simbol pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan.

Perencanaan dan rancangan IKN, akan dilakukan sebijaksana mungkin. Prosen ini akan berada dalam koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN akan terus dilakukan, terutama jika Undang-Undang (UU) IKN sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

SBSN sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi salah satu sumber pembiayaan APBN untuk membiayai langsung pembangunan proyek-proyek Pemerintah (earmarked) sejak 2013. Hal ini membuktikan SBSN punya posisi strategis sebagai instrument untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk IKN baru.

Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN, yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi IKN baru. Alokasi terbesar dari SBSN digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp144,26 triliun atau 82,25 persen.

"Hari ini yang diresmikan adalah aset dalam bentuk jembatan yang ada dibelakang kita yang nilainya 1,43 T yang dibangun sejak tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Menkeu saat Konferensi Pers penadatanganan penanda aset SBSN Jembatan Pulau Balang (6/1).

Dengan penanda aset ini dia berharap, dapat menjadi showcase bagi masyarakat yang selama ini membeli SBSN artinya ikut merasakan membangun Indonesia. 

Related Topics