Bank Dunia Setujui Pinjaman US$400 Juta untuk Program JKN

Jakarta, FORTUNE - Bank Dunia atau World Bank setuju untuk menggelontorkan pinjaman senilai US$400 juta ke Indonesia. Utang ini diberikan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebutkan, pendanaan tersebut dialokasikan ke Program Reformasi dan Hasil Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Bertujuan untuk meningkatkan mutu perawatan kesehatan, meningkatkan efisiensi pembelanjaan JKN, serta mendukung pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan JKN,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (20/12).

Tak hanya untuk meningkatkan kualitas perawatan dan efisiensi pembelanjaan JKN, pinjaman itu juga disalurkan mendukung perbaikan sistem informasi kesehatan. Sehingga dapat lebih terintegrasi ke dalam pembuatan kebijakan JKN yang lebih tepat sasaran dan terinformasi.

Program itu akan melibatkan empat pemangku kepentingan utama JKN, yakni Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi koordinasi dan mengurutkan reformasi yang diperlukan.

Dukungan ini akan disalurkan melalui instrumen Program for Results (PforR) milik Bank Dunia, yang mengaitkan pencairan dana dengan pencapaian hasil program yang spesifik, dan dirancang untuk periode lima tahun.

Program ini akan menggunakan berbagai indikator, termasuk perbaikan proses pemberian perawatan pada fasilitas perawatan kesehatan dan rumah sakit tingkat satu, penguatan pengelolaan klaim asuransi dan pencegahan klaim yang tidak perlu, serta pada peningkatan pemanfaatan data dalam pembuatan keputusan maupun pendukungnya. Seluruh penerima manfaat JKN sebanyak sekitar 220 juta orang, 60 persen di antaranya tergolong miskin atau hampir miskin, akan mendapatkan manfaat dari upaya perbaikan tersebut.

Indonesia dinilai berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage – UHC) melalui program JKN. Antara tahun 2014-2019 cakupan JKN mencapai 83 persen dari jumlah penduduk dan berhasil mengurangi pengeluaran belanja layanan kesehatan dari kantong pribadi, dari 47 persen menjadi 32 persen.

Namun, terlepas dari pencapaian tersebut, kelemahan pada kualitas perawatan menyebabkan tingginya angka kematian ibu, Tuberkulosis, dan stunting.  Penyaringan dan diagnosis yang terbatas juga menghambat efektivitas pengelolaan terhadap penyakit kronis yang bebannya terus bertambah.

“Pekerjaan yang diselaraskan di kalangan para pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa Program ini akan mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi warga negara Indonesia sebagai pengguna utama JKN. Kementerian Kesehatan akan mengoordinasikan pelaksanaannya dan memberikan dukungan bagi sekretariat selama berjalannya Program,” kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu akses pada layanan kesehatan. Hal ini penting, karena kemungkinan akan ada dampak jangka panjang pada modal manusia. Data yang ada menunjukkan hampir 3,5 juta warga Indonesia kehilangan akses kepada perawatan kesehatan yang terjangkau sebagai akibat hilangnya pekerjaan.

Selain itu, perawatan kesehatan yang tertunda dan hilang tidak hanya menyebabkan adanya kebutuhan perawatan kesehatan yang lebih besar di masa mendatang, tetapi juga dapat menambah beban keuangan bagi lembaga pelaksana JKN, yaitu BPJS Kesehatan.

Sementara, kata Mahlil, dana JKN dan biaya administrasi BPJS Kesehatan tetap berasal dari premi anggota, PforR ini mendukung kapasitas pemerintah untuk menjaga keberlangsungan JKN melalui peningkatan mutu, efisiensi, dan pengelolaan klaim. "Kami menyambut upaya kerjasama ini untuk pelayanan yang lebih baik bagi anggota kami,” tuturnya.

Selain dukungan dari Bank Dunia tersebut, Bill and Melinda Gates Foundation akan memberikan dana hibah senilai US$2,33 juta melalui World Bank’s Indonesia Human Capital Acceleration multi-donot trust fund. Dana itu diberikan untuk meningkatkan kapasitas JKN dalam melaksanakan dan mengoordinasikan prakarsa tersebut.