Realisasi PEN Hingga Akhir 2021 Mentok di 88,5 Persen

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memproyeksikan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp658,9 triliun atau sebesar 88,5 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun hingga akhir 2021.

“Kemarin ada faktor IJP (imbal jasa penjaminan) dari sektor keuangan, yang Rp30 triliun dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus. Jadi, dia tidak membutuhkan tambahan alokasi untuk penjaminan,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers outlook 2022 secara virtual, Kamis (30/12).

Realisasi terendah diproyeksikan terjadi pada alokasi anggaran untuk program dukungan UMKM, yaitu mencapai Rp116,2 triliun atau 76,9 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun. Dia menjelaskan rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa program yang tidak berjalan dan pengembalian penempatan dana.

Hingga 17 Desember 2021, pemerintah mencatat realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu Rp744,77. Jika diperinci, anggaran Program PEN untuk klaster kesehatan telah mencapai Rp147,44 triliun atau 68,6 persen dari pagu Rp214,96 triliun tahun ini.

Realisasi anggaran untuk klaster perlindungan sosial tercatat telah mencapai Rp161,17 triliun atau 86,4 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Untuk klaster program prioritas, realisasi anggaran telah mencapai Rp87,47 triliun atau 74,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Sementara, realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp74,36 triliun atau 45,8 persen dari pagu anggaran Rp162,4 triliun.

Di sisi lain, anggaran PEN untuk insentif usaha telah mencapai Rp63,16 triliun atau 100,5 persen dari pagu Rp62,83 triliun. Pada 2022, pemerintah menetapkan anggaran PEN Rp414,1 triliun. Perinciannya, Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan, Rp154,8 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp141,4 triliun untuk penguatan pemulihan ekonomi.
 

Airlangga mengatakan ada beberapa program baru yang akan disusun pada 2022 dalam program PEN. Namun, juga ada program yang akan didahului pada awal 2022. “Sedangkan di tahun 2022 ini kita dorong untuk yang Rp414 triliun,” ujarnya.

Pertama, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari-Juni 2022.  Alasan tingginya permintaan KUR (2021 sebesar Rp23,2 triliun per bulan) perlu dipertahankan untuk mendorong pemulihan UMKM.

Usulan untuk program ini adalah perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama enam bulan, yaitu Januari-Juni 2022, yang memerlukan anggaran Rp5,64 triliun. Kedua, perluasan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW) dan percepatan penyalurannya.

Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2021 bakal lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal III 2021. Ia pun optimistis tahun depan perekonomian nasional dapat tumbuh 5,2 persen.

“Klaster insentif usaha dan perlinsos (perlindungan usaha) menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung pemerintah, PPNBM, dan PPn yang ditanggung pemerintah untuk properti. Ini semua mendorong perekonomian bergerak, dan menunjukkan komitmen serta keseriusan pemerintah mendukung masyarakat menghadapi pandemi,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi di tahun depan tetap akan bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, menjalankan vaksinasi, dan membatasi kerumunan, kemudian respon kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi.