Relisasi PEN Bakal Mentok 90 Persen Hingga Akhir 2021
Hingga 10 Desember 2021 realiasi anggaran PEN baru 69,8%.
Ilustrasi pembangunan ekonomi, Jumat (10/12/2021). ANTARA FOTO/Galih PradiptaJakarta, FORTUNE - Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 diperkirakan akan mencapai 90,4 persen dari pagu anggaran Rp744,7 triliun atau senilai Rp673,2 triliun.
"Memang akan ada sisa anggaran seperti kemarin Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga sudah komunikasikan," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Working Lunch: Outlook Ekonomi Indonesia 2022 yang disiarkan secara daring, Rabu (15/12).
Pada Januari hingga 10 Desember 2021 realisasi Program PEN mencapai Rp519,69 triliun atau 69,8 persen dari alokasi anggaran. Untuk detail pastinya, di bidang kesehatan sebesar Rp143,29 triliun atau 66,7 persen dari alokasi Rp214,96 triliun, perlindungan sosial Rp152,18 triliun atau 81,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun, serta insentif usaha Rp62,86 triliun atau sudah sedikit melebihi target Rp62,83 triliun.
Kemudian, realisasi program prioritas Rp83,64 triliun atau 70,9 persen dari alokasi Rp117,94 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp77,73 triliun atau 47,9 persen dari alokasi Rp162,4 triliun.
Anggaran PEN 2022
Untuk tahun depan, Airlangga menjelaskan anggaran PEN disiapkan untuk tiga program bernilai Rp414 triliun. Anggaran bidang kesehatan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
"Tentu dengan melihat akhir 2021 ini, kami cukup optimis dengan berbagai capaian yang didapatkan," katanya.
Ia pun berharap Indonesia bisa bertransformasi lebih cepat pada tahun 2022. Namun, kata Airlangga, Indonesia harus tetap waspada terhadap varian Covid-19 Omicron, agar tak terjadi lonjakan kasus.
Alasan minimnya realisasi PEN
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai tidak maksimalnya realisasi anggaran PEN 2021 disebabkan oleh beberapa hal. Masalah pertama, kata dia, adalah sektor kesehatan.
Menurutnya, dalam proses pencarian dana untuk kesehatan masih memerlukan prosedur yang panjang, sehingga tak langsung bisa dicairkan. “Pemenuhan persyaratan administrasi seperti verfikasi dokumen dalam melakukan validasi dan proses pencairan membutuhkan waktu sampai dengan diterima oleh rumah sakit/institusi kesehatan,” kata dia melalui pesan singkat, Kamis (16/12).
Di sisi lain, menurut Yusuf, ada beberapa pos anggaran PEN yang belum terlalu diminati. Hal ini dikarenakan, proses pemulihan ekonomi yang masih membutuhkan waktu.
Ia pun mencontohkan anggaran PEN yang dialokasikan untuk UMKM dan korporasi. Hingga saat ini, menurutnya, realisasinya masih di bawah 50 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Varian Omicron menyebabkan ketidakpastian pemulihan ekonomi ke depannya. Para pelaku usaha masih urung mengambil kredit untuk kepentingan ekspansi atau sekadar beraktivitas.
“Saya kira ini juga tidak terlepas dari gelombang kedua Covid-19 di kuartal III, yang akhirnya mendorong kembali ketidakpastian terkait konsistensi proses pemulihan. Apalagi saat ini, proses pemulihan juga dibayangi oleh Omicron yang tentu berpotensi menambah ketidakpastian,” ujarnya.
Anggaran PEN 2022 masih dibutuhkan
Kendati serapan PEN tahun ini rendah, Yusuf menilai alokasi 2022 masih tetap dibutuhkan. Mengingat, kata dia, tahun depan adalah tahun transisi ekonomi ketika stimulus fiskal masih dibutuhkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
"Di sisi lain, proses pemulihan antar satu sektor dengan sektor yang lain akan berbeda. Ada sektor yang proses pemulihannya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, seperti misalnya sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata sehingga sektor ini masih membutuhkan stimulus dari pemerintah, salah satunya melalui dana PEN," katanya.
