Sri Mulyani Akan Tambah PMN Rp53,1 T Bagi Hutama Karya hingga KAI
Pemerintah menambahkan PMN untuk beberapa BUMN tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah BUMN seperti PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Indonesia Investment Authority (INA), Badan Bank Tanah, hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Total injeksi modal Rp53,1 triliun untuk 2021.
Sri Mulyani akan mengandalkan dana cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021.
Apabila diperinci, Rp17 triliun dari Rp33 triliun cadangan dana PEN akan dibagikan menjadi PMN. Hutama Karya beroleh Rp9,1 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, INA (modal kedua) Rp15 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun untuk ekuitas awal sesuai mandat dari Undang-undang Cipta Kerja.
Selanjutnya, Rp20,1 triliun dari SAL APBN 2021 akan digunakan untuk PMN Hutama Karya (Rp9,9 triliun), KAI Rp6,9 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (Rp3,3 triliun).
Berkaca dari data tersebut, Hutama Karya menjadi penerima PMN terbanyak tahun ini dengan total Rp25,2 triliun. Padahal, perseroan pada rancangan APBN 2021 sebelumnya telah menerima Rp6,2 triliun. Untuk APBN 2022, perusahaan kontruksi ini juga akan mendapatkan PMN kembali hingga Rp23,85 triliun.
Rencana penggunaan PMN
Rencananya, suntikan dana untuk Hutama Karya akan digunakan untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Terdiri dari ruas Medan–Binjai, Binjai–Langsa, Pekanbaru–Dumai, hingga Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat.
Waskita Karya akan mengalirkan kas negara ke penyelesaian pembangunan tujuh ruas Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa. Selain itu juga untuk mendanai divestasi ruas tol yang berpotensi mengurangi beban utang, dan delapan aktivitas penyelamatan.
KAI bakal memanfaatkan PMN untuk menyelesaikan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan pemenuhan base equity Rp4,3 triliun, dan proyek LRT Jabodebek demi kebutuhan cost overrun sebesar RP2,6 triliun.
Sri Mulyani menyertakan KAI dalam perolehan PMN karena perusahaan itu mengalami penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan selama pandemi.
“Pemerintah memasukkan Rp4,3 triliun di dalam PT KAI dalam rangka memenuhi base ekuitas awal penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” ujarnya.
Pemberian PMN dalam 10 tahun terakhir
Pada 2010-2020 negara telah menggelontorkan PMN senilai Rp243 triliun.
Selama kurun waktu 10 tahun tadi, ia menyebut, PMN yang diberikan kepada BUMN dan badan usaha lainnya berkontribusi terhadap penerimaan pajak Rp1.709,8 triliun. Selain itu, negara juga mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk dividen yang mencapai Rp422,4 triliun.
Perincian PMN yang telah diberikan pemerintah kepada BUMN dan non-BUMN:
2010 sebesar Rp6 triliun.
2011 sebesar Rp10 triliun.
2012 sebesar Rp8 triliun.
2013 sebesar Rp2 triliun.
2014 sebesar Rp4 triliun.
2015 sebesar Rp66 triliun.
2016 sebesar Rp55 triliun.
2017 sebesar Rp10 triliun.
2018 sebesar Rp6 triliun.
2019 sebesar Rp20 triliun.
2020 sebesar Rp56 triliun.
