Kejahatan Lingkungan Masuk Tiga Besar Kasus Pencucian Uang

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  mengatakan kejahatan lingkungan menjadi salah satu kegiatan kriminal dengan pencucian uang terbesar. Uang haram dari kegiatan tersebut ditaksir mencapai US$281 juta atau setara Rp 4,03 triliun (kurs Rp14.364 per US$).

"Kejahatan di bidang lingkungan mencapai US$281 juta. Ini tidak hanya dari sisi kejahatannya yang nilainya besar, namun juga kerusakan lingkungan yang terjadi," ujarnya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum, Kamis (31/3).

Bahkan, kata Sri Mulyani, kenaikan nilai uang yang dihasilkan dari kegiatan merusak lingkungan itu jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi dunia yang berkisar 5-7 persen.

Kejahatan lingkungan dimaksud meliputi penebangan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal fishing), dan pertambangan liar (illegal mining). 

"Tidak ada batas negara atau disebut borderless karena biasanya illegal fishing, illegal logging, dan lain-lain dilakukan di negara A, penadahnya di negara B, dijual, dan profitnya dicuci di negara C. Ini adalah borderless operation," jelas Bendahara Negara.

Besarnya uang tersebut jelas merugikan negara yang menjadi tempat kegiatan ini. Selain mengalami kerusakan ekosistem, uang yang dihasilkan tak bisa dikenakan pajak karena kegiatan dilakukan secara oleh.

Sebaliknya,  uang hasil kegiatan itu justru mengalir ke negara lain untuk dicuci melalui sektor keuangan formal maupun non formal.

"Oleh karena itu, kerja sama Internasional menjadi sangat penting. Financial Action Taskforce menyampaikan bahwa para pelaku kejahatan lingkungan mencuci hasil kejahatan mereka melalui sektor keuangan, bisa formal, bisa informal," tuturnya.

Selain kejahatan lingkungan, tindak kriminal pencucian uang terbesar berasal dari bisnis narkotika. Total uang yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut mencapai US$344 miliar, jauh lebih besar dari kegiatan kriminal yang berkontribusi paling besar pada kegiatan pencucian uang. 

Selanjutnya, ada kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang palsu dengan total uang mencapai US$288 miliar. Untuk menghentikan kegiatan tersebut, menurut Sri Mulyani, sektor jasa keuangan disebut perlu mempraktikkan prinsip know your customer dengan lebih cermat dan hati-hati.

"Kalau pencucian uang dilakukan dalam sektor keuangan, maka praktek dalam sektor keuangan mengenai KYC (know your customer) sangat penting dan menjadi standar untuk kegiatan di bidang lingkungan," tandasnya