Komitmen Perbankan RI Dorong Pembiayaan Berkelanjutan Meningkat
RI dinilai lebih maju dalam keuangan berkelanjutan.
ktivis melakukan aksi di Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (26/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaJakarta, FORTUNE - Perbankan di Indonesia mulai mendorong kebijakan keuangan berkelanjutan demi program ekonomi hijau. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, hampir 50 persen bank di Indonesia yang mewakili 91 persen dari total aset pasar perbankan, menunjukkan peningkatan komitmen dalam menerapkan keuangan berkelanjutan ini. Salah satu bentuknya adalah partisipasi mereka dalam mendorong pembiayaan hijau.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), misalnya, tidak ragu mewajibkan seluruh peminjam produsen CPO (crude palm oil) telah tersertifikasi ISPO dan RSPO atau memiliki kalkulasi emisi gas rumah kaca. Untuk aspek sosial, BRI memiliki program BRI Peduli maupun penyaluran Kredit Ultra Mikro Bersubsidi (KUR Super Mikro).
Lalu, untuk memenuhi aspek tata kelola, BRI menerapkan skor ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) dan CGPI (Corporate Governance Perception Index), serta tidak alpa menerbitkan Laporan Berkelanjutan.
“BRI berkomitmen memperkuat pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap SDGs melalui pengelolaan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kinerja ekonomi,” ujar Direktur Utama BRI, Sunarso, kepada Fortune Indonesia.
Tak hanya BRI, komitmen terhadap keuangan berkelanjutan juga ditegaskan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, dari total portofolio kredit, sekitar 23,6 persen atau Rp136,2 triliun merupakan portofolio kredit keuangan berkelanjutan.
Di samping itu, penyaluran kredit BCA ke sektor-sektor yang berkelanjutan juga naik 25,6 persen (yoy) menjadi Rp143,1 triliun. "Di antaranya mencakup pembiayaan ke sektor UMKM, pengelolaan lahan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, dan energi terbarukan," ucapnya dalam paparan kinerja BCA kuartal III/2021 dua pekan lalu.
RI dalam Tahap Regulasi Keuangan Berkelanjutan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, peningkatan pembiayaan berkelanjutan perbankan juga terlihat dari dimasukkannya Indonesia oleh Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) sebagai negara dalam tahap konsolidasi regulasi keuangan berkelanjutan di tahun 2021.
Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Kolombia, pembiayaan Indonesia dinilai selangkah lebih maju dari tahapannya.
OJK sendiri, kata Wimboh, telah memantau risiko terkait perubahan iklim serta krisis energi yang menambah tekanan pada ekonomi global. Tingginya biaya transisi ke ekonomi rendah karbon membawa tantangan dalam mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang.
"Risiko perubahan iklim tersebut harus diperlakukan sebagai prioritas tinggi dan perlu dikurangi dengan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan," tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/11).
Wimboh menyampaikan komitmen OJK dalam mengakselerasi keuangan berkelanjutan telah diwujudkan dalam penerbitan Roadmap Keuangan Berkelanjutan pada 2015-2019 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2020 hingga 2024.
Sasaran strategis Roadmap Keuangan Berkelanjutan meliputi terciptanya ekosistem yang mendukung percepatan keuangan berkelanjutan, peningkatan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta penguatan pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia
