Dilantik Jokowi Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Rencana Bambang Susantono
Pembangunan IKN tak hanya fisik, tapi juga humanis.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, seusai dilantik menjadi kepala dan wakil kepala Otorita IKN, oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (10/3). (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden).Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Jokowi berharap, IKN dapat membangun peradaban baru yang mencerminkan kota Indonesia masa depan.
“Pada hari ini, kami memulai suatu kerja baru untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas, dan kota yang berkelanjutan,” ujar Bambang seusai acara pelantikan di Istana Negara, pada Kamis (10/3).
Dia menyatakan siap membangun kota yang diperuntukkan bagi semua kalangan atau dapat disebut sebagai city for all.
Sesuai harapan Presiden Joko Widodo, IKN akan menjadi kota yang merefleksikan Indonesia di masa depan. Maka hal-hal dan tantangan masa depan kan terefleksi di kota ini.
Oleh karena itu, pembangunan IKN tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan interaksi antarwarga. Selain itu kota ini juga akan dibangun sebagai kota pintar yang diwarnai dengan digitalisasi.
“Ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antarwarganya. Program yang ada nantinya tak semata membangun fisik, tapi kami ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant sehingga ini akan menjadi kota untuk semua (a city for all),” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga berharap agar Nusantara menjadi kota percontohan bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia.
Butuh 10-20 tahun membangun
Bambang menyadari bahwa pembangunan IKN tidak dapat terjadi dalam waktu singkat. Paling tidak, untuk mendapatkan kota yang hidup secara berkelanjutan, memerlukan waktu sekitar 15-20 tahun pembangunan.
Oleh sebab itu, dia dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe akan segera memulai tugas dan amanah untuk membangun Kota Nusantara yang berkelanjutan.
“Kami membangun kota, tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan livable,” ucap Bambang.
IKN akan mencakup wilayah daratan seluas 256.142 hektare dengan wilayah perairan mencapai 68.189 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Tugas dan amanat
Dalam menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, Bambang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sudah dari 2017 sudah melakukan berbagai studi dan juga dengan K/L lain yang akan meneruskan pembangunan,” katanya.
Dia pun meminta dukungan, agar pembangunan IKN ke depan bisa terwujud dan merefleksikan kota nusantara yang berpadu dengan kearifan lokal.
“Untuk itu, kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita membangun kota Nusantara,” tutur Bambang.
Baru dikonfirmasi jadi kepala Otorita IKN 2 minggu lalu
Hari ini, Presiden Joko Widodo juga melantik Dhony Rahajoe, sebagai wakil kepala Otorita IKN Nusantara. Pelantikan kedua pimpinan IKN ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Bambang mengaku baru mendapat konfirmasi akan menjadi kepala Otorita IKN dua minggu lalu. Namun, saat itu dirinya masih mengemban tugas di Asian Development Bank (ADB) yang berkantor di Manila, Filipina.
“Jadi baru awal minggu ini sampai di Indonesia, dan tentunya butuh waktu untuk mempelajari semua dokumen dan juga pada saat yang bersamaan, kami harus membangun institusi,” ujarnya.
Ia berharap Badan Otorita IKN yang dipimpinnya bersama Dhony Rahajoe, dapat menjadi lembaga yang mampu ‘berlari kencang’ membangun IKN Nusantara bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
