Luhut Beberkan Komitmen RI Hadapi Perubahan Iklim dan Deforestasi

Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen dalam menghadapi perubahan iklim dan deforestasi. Hal itu dia jelaskan di hadapan sejumlah Menteri dari negara-negara yang mengikuti Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate.

Dia mengatakan, beberapa ekosistem kebijakan yang dinilai telah membawa perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari Indonesia selama lima tahun ke belakang.

Pertama, terkait dengan pengelolaan lahan-lahan hutan di Indonesia, termasuk penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lewat Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024.

Berikutnya, kebijakan yang terkait pencegahan dan rehabilitasi kebakaran hutan serta lahan. “Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya,” kata Luhut seperti dikutip dari laman Kemenko Marves, Jumat (28/1).

Ketiga, verifikasi sebagai kunci dari ekosistem kebijakan. “Saat ini Pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), untuk memastikan bahwa Indonesia melakukan pengelolaan hutan yang efektif,” ujarnya.

Kebijakan keempat adalah membuat ruang untuk partisipasi masyarakat, salah satunya melalui program pengamanan hutan, sekaligus menyediakan 12.7 Juta hektare hutan sampai 2024 bagi masyarakat lokal.

“Keempat elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir,” kata Luhut.

Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadi contoh untuk mengajak seluruh negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan lingkungan, salah satunya melalui aliansi Global Blended Finance.

Menurutnya, aliansi ini akan mendukung isu-isu utama dalam Presidensi Indonesia di KTT G20. Demi terobosan-terobosan baru, maka untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan, perlu adanya skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai.

“Indonesia telah mengundang berbagai negara untuk meluncurkan Global Blended Finance Alliance,” ujar Luhut.

Dalam paparannya, Luhut juga menyampaikan keputusan Presiden Joko Widodo mengenai “Peta Jalan Era Bali Baru” saat meluncurkan persiapan G20 2022 di Bali. Saat itu, Presiden telah menetapkan Bali untuk mencapai net zero pada tahun 2045, sebagai prototipe untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Hasil pembicaraan di Glasgow pada Oktober kemarin sama dengan prioritas Indonesia dalam Presidensi KTT G20 2022, yaitu lingkungan, digital, dan isu kesehatan dengan tema Recover Together, Recover Stronger,” ujar Luhut menekankan kesesuaian prioritas Forum G20 dan COP26.