Pacu Konsumsi, Jokowi Minta Izin Event Seni dan Olahraga Tak Dihambat
Berbagai event ini mampu meningkatkan belanja masyarakat.
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas APPSI, di Balikpapan, Kamis (23/2). (Tangkapan layar)Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk tidak menghambat izin penyelenggaraan event seni dan olahraga. Diperkirakan pada 2023, ada kurang lebih 3.000 event olahraga dan seni.
Gelaran acara olahraga dan seni memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya belanja masyarakat.
"Saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat, karena menyangkut belanja masyarakat,” ujarnya saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, di Balikpapan, Kamis (23/2).
Problemnya, kata Jokowi, beberapa Event Organizer (EO) mengeluhkan kecepatan perizinan yang begitu lambat, di mana izin baru keluar 2-3 hari sebelum pelaksanaan acara. “Izin itu minimal 1 bulan sebelumnya sudah bisa keluar, syukur-syukur bisa 2 bulan sebelumnya, sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik,” ujarnya.
Rumusnya saat ini, menurut Presiden, adalah ‘mendorong masyarakat untuk belanja’, bukannya hemat. “Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa naik,” ucapnya.
Wisata desa
Jokowi juga menyampaikan bahwa wisata desa di daerah-daerah pun bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi, baik bagi negara dan masyarakat. Untuk itu, jangan sampai ada pemerintah daerah yang menahan-nahan perrkembangannya. “Ini juga belanja yang nantinya menyangkut konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” katanya.
Jokowi mengharapakan segenap jajaran pemerintah daerah mulai memperhatikan hal ini dan bergerak mempromosikan berbagai keunggulan wisata perdesaan di daerahnya. Bila masyarakat akhirnya datang ke berbagai tempat di perdesaan ini dan membelanjakan uangnya, maka yang merasakan keuntungan nantinya juga warga masyarakat di desa, misalnya melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dana Rp690 triliun tertahan
Jokowi mengatakan bahwa pada 2022, ada sekitar Rp690 triliun dana masyarakat yang ditahan di bank dan tidak dibelanjakan. “Artinya masyarakat ngerem, tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke pasar, tidak ingin datang ke mall, tidak ingin datang ke toko, lebih baik disimpan di bank. Ini tidak boleh!” katanya.
Pemerintah harus bisa mendorong masyarakat untuk terus belanja sebanyak-banyaknya, untuk memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Hati-hati mengenai ini, kelihatannya sepele, tapi jangan sampai Rp690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank. Itu ndak baik untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kewajiban Gubernur
Jokowi meminta Gubernur memastikan konsumsi rumah tangga bisa terjaga dan meningkat, supaya pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa naik. “Kita tahu, pada 2022, konsumsi masyarakat ada di angka 4,93 persen, dan kita harapkan di 2023 nanti bisa muncul angka 5,4 persen,” ujarnya.
Presiden mengingatkan kembali bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut sejak akhir 2022 lalu, sehingga berbagai kegiatan ekonomi, seperti penyelenggaraan event maupun pariwisata akan semakin banyak dan jadi peluang besar meningkatkan belanja masyarakat.
