Pemerintah Resmikan 3 Provinsi Baru di Tanah Papua
Pemekaran Provinsi baru adalah hasil aspirasi masyarakat.
Acara pelantikan Penjabat Gubernur dan Peresmian Provinsi Baru di Papua. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)Jakarta, FORTUNE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meresmikan tiga Provinsi baru di Tanah Papua. Ketiga provinsi baru tersebut adalah Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, dan Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Wamena.
Tito mengatakan, peresmian ini menegaskan keberadaan ketiga Provinsi terbaru di Indonesia secara de facto, sehingga bisa langsung berjalan sebagaimana mestinya. “Secara de jure (ketiga Provinsi) adalah ketika dibentuk Undang-Undang tiga DOB (Daerah Otonomi Baru) pada 25 Juli di Papua,” ujarnya dalam peresmian Provinsi baru, Jumat (11/11). “Indonesia sekarang memiliki 37 Provinsi.”
Adapun, penetapan pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Manfaat pemekaran
Tito mengatakan, pemekaran ketiga Provinsi baru di Indonesia ini sangat penting dalam rangka mengakselerasi kesejahteraan Papua. Dengan adanya pemekaran ini, maka pembangunan dan pelayanan masyarakat pun diharapkan dapat semakin terjangkau dan merata di seluruh wilayah Papua.
Tak hanya itu, Dengan adanya tambahan Provinsi di wilayah Papua, wilayah tersebut akan memiliki lebih banyak lagi perwakilan di DPR maupun DPD. Dengan demikian, aspirasi yang disuarakan rakyat Papua pun diharapkan lebih kuat terdengar dalam mekanisme konstitusional Indonesia.
“Pemekaran ini akan membuat semua proses manajemen pemerintahan maupun layanan publik akan lebih mudah,” ujar Tito. “Pemekaran jangan disikapi dengan negatif, saya lebih banyak melihat positifnya. Kita bisa lihat model-model pemekaran yang sudah ada.”
Tito menyampaikan bahwaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Kepres tentang Badan Pengarah Pembangunan Papua yang dipimpin langsung oleh Wapres, Ma’ruf Amin.
Adapun anggotanya terdiri dari tiga menteri Mendagri, Menkeu, dan Kepala Bappenas, bersama perwakilan dari masing-masing Provinsi. “Tugas dari Badan ini, bukan untuk operasional atau memperpanjang birokrasi, tapi untuk mengharmonisasikan berbagai program di Papua,” katanya.
Aspirasi masyarakat Papua
Menurut Tito, pemekaran Provinsi di Papua ini merupakan aspirasi lama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. “Masuk ke Pemerintah, masuk kepada Presiden, kemudian ke DPR RI, dan ke DPD. Dari aspirasi yang masuk ini, memang kami mempertimbangkan bahwa perlu adanya percepatan pembangunan di Papua,” katanya.
Salah satu pertimbangan utama, kata Tito, adalah luasnya wilayah dan persebaran penduduk di Papua. Menurutnya, Papua yang punya wilayah 3-4 kali Pulau Jawa, namun penduduk yang hanya sekitar 3 persennya Pulau Jawa.
“Luasan ini jadi tantangan tersendiri percepatan pembangunan (di Papua), di samping memang medan geografis yang tidak mudah, dengan adanya pegunungan dan hutan,” ucapnya.
Pertimbangan lainnya adalah keberadaan Papua sebagai salah satu Pulau besar di Indonesia yang paling akhir bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni pada tahun 1969. “Sehingga, dengan masuk di belakang, maka perkembangannya relatif lebih lamban dibanding daerah lain,” ujarnya.
Para pimpinan Provinsi baru
Dalam peresmian ketiga Provinsi ini, Kemendagri juga langsung melantik tiga Penjabat (PJ) Gubernur yang ketiganya merupakan putra-putri asli Papua. Para PJ Gubernur itu adalah Apolo Safanpo memimpin Provinsi Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai PJ Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk yang siap menakhodai Provinsi Papua Tengah.
“Kepada para penjabat, saya mohon betul-betul bekerja dengan hati. Anggaran dana Otonomi Khusus sudah dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,5 persen Dana Alokasi Umum Nasional. Anggaran setiap Rupiah yang ada, digunakan betul untuk kepentingan rakyat,” ujar Tito.
Ia berpesan kepada para PJ Gubernur di 3 Provinsi baru untuk bisa merangkul setiap pihak, supaya tercipta stabilitas politik dan keamanan yang baik. “Karena, percuma semua Sumber Daya Alam atau anggaran yang ada, yang cukup besar, tanpa disertai situasi yang tidak aman,” ujarnya.
