Peran Kepemimpinan Indonesia Terkait Isu Global di ASEAN

Jakarta, FORTUNE – Indonesia akan memegang kepemimpinan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 2023. Kementerian Keuangan melihat hal ini sebagai kesempatan Indonesia untuk lebih berperan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan isu global. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN perlu memastikan bahwa semua negara anggota mendapatkan manfaat dari kepemimpinan Indonesia ini.

“Tahun 2023 menjadi periode waktu yang penting untuk Indonesia, karena di saat itu, Indonesia akan menyelesaikan Presidensi G20, kemudian melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua ASEAN dan ASEAN+3–Cina, Jepang, Korea Selatan. Indonesia akan memainkan peran aktif dan signifikan dalam forum internasional,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam keterangan pers, Senin (13/12).

Menurut Suahasil, dalam kepemimpinannya, Indonesia perlu meneruskan pembahasan agenda-agenda tradisional di ASEAN dan mengembangkan berbagai inisiatif strategis. Indonesia, berperan penting dalam memperjuangkan pemulihan kawasan ASEAN untuk menjadi lebih kuat lagi pada saat pandemi berakhir. Penguatan ini mencakup konetivitas wilayah, value chain, dan daya saing kelompok.

Negara-negara anggota ASEAN perlu menyatukan perspektif kawasan dalam kerangka regionalisme atau integrasi kawasan. Untuk itu, dibutuhkan reformasi dalam mempercepat produktivitas dan daya saing. Visi yang dituju oleh ASEAN tertuang dalam ASEAN Community Vision 2025.

Secara rinci, visi ASEAN di antaranya adalah perekonomian yang terintegrasi tinggi dan kohesif; ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; konektivitas serta kerja sama antar sektor yang semakin kuat; ASEAN yang tangguh, inklusif dan berorientasi serta berpusat pada masyarakat; dan ASEAN yang global.

Menurut Suahasil, Indonesia dan ASEAN perlu memikirkan formulasi kebijakan terkait masalah perubahan iklim. Indonesia, memiliki target-target yang sangat ambisius untuk isu perubahan iklim. Namun demikian, perlu memperhitungkan berbagai dampak dari implementasi kebijakan untuk mencapai target tersebut.

Indonesia, ujar Suahasil juga harus memperhatikan kapasitas fiskal dalam penyusunan program dan kebijakan perubahan iklim. “Oleh karena itu, kita perlu menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, menarik investasi untuk pendanaan program transisi menuju ekonomi hijau, dan membawa isu sustainable finance sebagai inisiatif penting dalam kerja sama ASEAN,” ucapnya.