Presiden Jokowi Larang Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023
Industrialisasi domestik akan tingkatkan penerimaan negara.
Presiden Jokowi saat sampaikan keterangan pers, Rabu (21/12). (Tangkapan layar)Jakarta, FORTUNE – Pemerintah akan resmi melarang ekspor bijih bauksit pada Juni 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pelarangan itu bertujuan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
Menurutnya, dengan industrialisasi bauksit di dalam negeri ini diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun. "Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Rabu (21/12).
Presiden menegaskan, pelarangan ekspor bauksit ini adalah bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. “Terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” katanya.
Keuntungan nikel
Pada 1 Januari 2020, pemerintah sudah memulai pelarangan ekspor bijih nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel yang semula hanya Rp17 triliun pada akhir tahun 2014, tetiba melonjak sampai Rp326 triliun pada 2021. “Meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari US$30 miliar Ini baru satu komoditi saja,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi memastikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.
Indonesia terbuka
Perihal gugatan WTO atas kebijakan larangan ekspor sumberdaya alam mentah, Jokowi menegaskan, pemerintah sangat terbuka kepada siapa pun, baik negara, perusahaan multinasional, hingga perusahaan dalam negeri untuk bersama-sama membangun ekosistem hilirisasi barang tambang di Indonesia.
“Tapi kita ingin, yang namanya pajak ada di dalam negeri, yang namanya PNPB ada di dalam negeri, kalau kita join, yang namanya deviden itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Itu yang kita inginkan, masa nggak boleh?” kata Jokowi.
Kesiapan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki empat fasilitas pemurnian bauksit dengan kapasitas alumina 4,3 juta ton. Selain itu, yang masih dalam tahap pembangunan, punya kapasitas input 27,41 juta ton dengan kapasitas produksi mencapai 4,98 juta ton.
“Sesudah dari bauksit, dia akan menjadi alumina, setelah itu akan masuk ke alumunium untuk pemurnian, alumunium ingot, dari situ akan turun dalam bentuk batangan atau flat. Nah, dari situ, tentu akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem, yaitu industri permesinan dan industri konstruksi,” kata Airlangga.
Airlangga menyebutkan bahwa selama ini, impor alumunium ke Indonesia sudah mencapai US$2 miliar. Dengan adanya pengolahan alumunium di dalam negeri, maka devisa Indonesia akan lebih hemat.
