BUMN Nego Lessor Terkait Lilitan Utang Garuda Indonesia

Jakarta, FORTUNE – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap berusaha menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari belitan masalah utang. Pihaknya mengungkapkan sedang melakukan proses negosiasi kepada pemilik piutang maskapai pelat merah, terutama lessor atau pemberi sewa pesawat agar mendapatkan kelonggaran.

“Jadi soal Garuda itu kita sebenarnya lagi proses negosiasi, mudah-mudahan negosiasinyanya berhasil. Kita harapkan kalau ini berhasil maka Garuda bisa jalan,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada awak media melalui potongan video, Senin (25/10).

Menurut Arya, hanya dengan cara negosiasi dengan para pemilik piutang, yang diharapkan bisa membuat Garuda Indonesia bisa tetap beroperasi. Dia juga menambahkan bahwa saat ini Kementerian BUMN berfokus dan mengutamakan terlebih dahulu pada opsi negosiasi.

" Opsi negosiasi ini yang pertama kita dahulukan. Sebaiknya kita cari dulu solusi di tahap pertama dengan melakukan negosiasi dengan para pemilik piutang Garuda. Ini yang kita lakukan," ujar Arya Sinulingga.

Arya mengungkapkan penyebab dari masalah Garuda Indonesia yang dialami saat ini. Ia menyebut hal ini terjadi akibat sistem manajemen perseroan yang sudah buruk sejak dulu. Dengan melakukan penyewaan pesawat tanpa menakar keadaan perusahaan atau terkesan ugal-ugalan. Kemudian, hal itu pun diperparah dengan terdampak pandemi Covid-19, sehingga menurunkan jumlah pendapatan  dari penumpang. “Ini puncaknya aja, padahal sebelumnya pondasinya juga sangat jelek,” kata Arya.

Garuda terjerat utang menggunung hingga Rp70 triliun sehingga perusahaan menderita kerugian. Pandemi Covid-19 juga membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur. Salah satu penyebab kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.

Arya mengungkapkan, pihaknya masih mengutamakan untuk opsi negosiasi. Menurutnya, untuk opsi Penambahan Modal Negara (PMN) dalam menyelematkan Garuda Indonesia sepertinya sudah ditutup. Pasalnya, negara akan menghabiskan dana besar hanya untuk menutup utang yang dimiliki perseroan.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam membangun BUMN yang sehat, kata Arya, pemerintah tidak bisa terus menerus berikan dana gratis terhadap perseroan yang kritis.  “Jadi kita belum ada usaha untuk menyuntikan lagi, karena akan ada anggaran banyak buat Garuda. Jadi lebih baik kita cari solusi tahap pertama negosiasi dengan para pemilik piutang Garuda,” tuturnya.