Kemenhub Alokasikan Rp1,59 Triliun Untuk Program Tol Laut 2023
Kementerian itu mendapat alokasi anggaran Rp8,59 T.
Kapal dan kontainer di pelabuhan Surabaya. (Efener.com)Jakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat alokasi anggaran 2023 sebesar Rp8,79 triliun yang akan digunakan untuk mendukung sejumlah program. Salah satunya, tol laut.
“Penyelenggaraan subsidi berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis, kapal ternak total sebanyak 158 trayek dengan anggaran sebesar Rp1,59 triliun,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI yang disiarkan secara virtual, Kamis (1/9).
Kemenhub mengalokasikan anggaran pengembangan fasilitas pelabuhan di 19 lokasi, penyelesaian fasilitas pelabuhan di lima lokasi, replacement fasilitas pelabuhan di tiga lokasi, perbaikan fasilitas pelabuhan di 15 lokasi, pembangunan pelabuhan patimban, pinjaman bantuan darurat (emergency assistance loan) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan, Donggala, dan Wani.
Alokasi anggaran untuk melakukan hal-hal tersebut mencapai Rp1,82 triliun.
Kemudian, Kemenhub mengalokasikan anggaran pengembangan sistem informasi Rp27,2 miliar, pembangunan/lanjutan 10 unit kapal patroli Rp76,01 miliar, pembangunan dan rehabilitasi telekomunikasi pelayaran Rp39,82 miliar, serta alokasi anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana membantu navigasi pelayaran yang meliputi menara suar, rambu suar, dan pelampung suar yang mencapai Rp220,62 miliar.
“Penyelenggaraan angkutan kapal rede (feeder perintis) sebanyak 16 unit dengan anggaran sebesar Rp44 miliar,” ujar Arif.
Masih ada selisih muatan
Arif pun mengatakan program pada sektor logistik itu masih mengalami masalah selisih muatan berangkat dan muatan balik.
Dalam catatan Kemenhub, voyage tol laut pada Agustus 2022 mencapai 13.509 twenty-foot equivalent units (TEUs) untuk muatan berangkat. Sementara itu, muatan balik pada periode tersebut tercatat masih lebih rendah, yakni hanya 4.679 TEUs, atau lebih rendah hingga dua kali lipat muatan berangkat. Itu menciptakan perbedaan yang membuat ketidakseimbangan biaya logistik, dan dinilai kurang efisien.
Untuk itu, kata Arif, pihaknya masih mengupayakan strategi untuk meningkatkan muatan balik. Salah satunya adalah via kerja sama dengan pemerintah daerah.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan muatan balik. Diharapkan, keseimbangan muatan berangkat dan balik akan menurunkan disparitas harga pangan antardaerah.
Disparitas muatan, masih terjadi terutama di Papua dan Maluku. Oleh sebab itu, Arif mengatakan akan terus mendorong upaya penyeimbangan antara muatan berangkat dan balik tol laut ke depannya.
"Dengan adanya keseimbangan muatan berangkat dan balik itu akan menurunkan disparitas harga (antardaerah)," ujarnya.
