Kemenhub Targetkan PNBP 2022 Mencapai Rp8,5 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengincar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp8,5 triliun pada 2022. Pemerintah yakin target penerimaan tersebut bisa dikejar. “Kita optimis ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR yang disiarkan secara virtual, Senin (4/4).

Dalam paparannya, sampai Maret 2022, PNPB Kementerian Perhubungan sudah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 20,82 persen dari total target tahunan Rp8,5 triliun.

Budi Karya yakin bisa memaksimalkan target PNBP. Ia mengatakan saat ini transportasi secara perlahan sudah mulai berjalan dengan normal sehingga peluang mendapatkan penerimaan di luar pajak bisa meningkat.

“Sektor-sektor tertentu terjadi kenaikan dari ekspor. Nah ini menunjukkan bahwa di pelabuhan kita bisa tingkatkan, di darat kita bisa tingkatkan, dan di pelayanan udara sudah mendekati 70 sampai 80 persen kapasitas,” ujar Budi Karya.

Adapun 2021, pemerintah menargetkan PNBP dari Kementerian Perhubungan dapat mencapai Rp8,74 triliun, tapi realisasinya hanya Rp7,99 triliun. Kemenhub gagal mencapai target PNBP setelah berhasil melampaui target pada 2019-2020. Penyebab utamanya yaitu adanya penyesuaian kapasitas maksimal penumpang transportasi umum untuk mencegah penularan Covid-19.

Pada 2020, Kementerian Perhubungan berhasil melampaui target PNBP 107,79 persen menjadi Rp7,73 triliun meskipun sedang masa pandemi. Namun, realisasi itu anjlok 18,19 persen dari PNBP 2019 yang Rp9,45 triliun. 

Budi menyampaikan ada beberapa aspek yang menyebabkan PNBP 2021 tidak mencapai target, seperti penurunan tarif bagi kendaraan nonkomersial hingga Rp0, relaksasi pembayaran PNBP, dan penurunan jumlah penumpang transportasi umum.

Demi mencapai target 2022, kata Budi Karya, Kemenhub sudah menyiapkan strategi. Dia mengatakan salah satu langkahnya adalah menyosialisasikan protokol kesehatan untuk penggunaan transportasi.

Selanjutnya, Kemenhub akan mengusulkan Balai Pengujian dan Balai Perawatan menjadi Satker BLU. Jasa di pelabuhan juga akan terus digenjot. “Mengoptimalkan PNBP dari jasa layanan kepelabuhanan sesuai dengan fasilitas yang ada di antaranya dengan mengubah TUKS menjadi BUP,” ujar Budi Karya.

Dia menjelaskan langkah berikutnya adalah mereformasi pelayanan pendidikan dan diklat dengan sistem daring berbasis aplikasi, software, web, dan memberikan sertifikat on delivery, serta pembelajaran praktik secara tatap muka.

“Kita juga melakukan kampanye keselamatan perjalanan. Nah ini juga bagian dari memastikan kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bepergian dengan aman dan nyaman,” katanya.

Upaya berikutnya yang dilakukan Kemenhub adalah menerapkan tarif yang kompetitif dalam optimalisasi pemanfaatan aset, mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), dan sewa terhadap aset BMN.

“Juga ada penerapan denda administratif dalam rangka menjamin kepatuhan pihak operator transportasi dalam menjamin keselamatan,” ujarnya.