Kemenperin: Penyaluran Minyak Goreng Curah Subsidi Capai 63.916 Ton
Realisasi distribusi 81,6% dari kebutuhan nasional.
Ilustrasi minyak goreng curah. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJakarta, FORTUNE - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan minyak goreng curah subsidi yang telah disalurkan ke pasar mencapai 63.916 ton selama 14 hari, atau rata-rata 4.640 ton per hari. Angka tersebut diperoleh dari data rekapitulasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) per 7 April pukul 17.00. Dengan total kebutuhan nasional 78.294 ton per 14 hari, realisasi distribusi nasional telah mencapai 81,6 persen.
Data juga menunjukkan kinerja distribusi naik pada April menjadi 5.424 ton per hari, atau naik 16 persen dibandingkan penyaluran Maret.
Ada 75 perusahaan minyak goreng sawit terlibat dalam program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng subsidi bagi masyarakat. “Mereka wajib memproduksi dan mendistribusikan MGC kepada masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan tertulis, Minggu (11/4).
Masih ada produsen yang belum produksi minyak curah
Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Sementara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini. Di antara 55 perusahaan yang telah mulai berproduksi, realisasi jumlah produksinya bervariasi.
Sebagian perusahaan mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan, namun sebagian lain masih jauh dari harapan. Karena itu, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan agar perusahaan industri memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan minyak goreng sawit curah dalam jumlah yang ditargetkan.
Soal penyaluran MGS curah ke lima wilayah timur Indonesia, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Agus memastikan semuanya dalam proses pengiriman.
“Walau permasalahan di lapangan sangat menantang, kami yakin semuanya, termasuk untuk wilayah timur, akan berjalan baik dan lancar. Untuk itu, kami berharap dukungan semua pihak agar program ini tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah bentuk satgas minyak goreng
Kemenperin dan Polri telah sepakat membentuk satgas gabungan untuk memperkuat pengawasan di setiap lini, baik di level produksi, distribusi, maupun di pasar. Dalam upaya pengawasan melekat ini, penggunaan SIMIRAH akan dioptimalkan untuk memetakan pola distribusi hingga ke level pengecer, sehingga membantu dalam proses pemantauan dan pengawasan oleh aparatur di lapangan.
“Ini adalah upaya untuk menegakkan aturan-aturan terkait penyediaan MGC. Kami tegaskan bahwa pengawasan melekat ini merupakan upaya kami melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang belum patuh terhadap aturan. Bila dalam pengawasan masih ditemukan pelanggaran, Kemenperin tidak akan segan menerapkan sanksi sesuai dengan Permenperin 8/2022,” kata Agus.
Sanksi yang disiapkan untuk pelaku usaha produsen minyak goreng sawit yang tidak menindaklanjuti peringatan berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin berusaha. Demikian juga bagi perusahaan produsen, distributor dan pengecer akan diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan yaitu menyalurkan Minyak Goreng Curah Bersubsidi untuk repacker, industri menengah dan besar, serta ekspor.
