NEWS

Kementerian PUPR Lelang 30 Paket Proyek IKN Senilai Rp23,7 Triliun

Paket pembangunan akan berlangsung pada tahun 2023. 

Kementerian PUPR Lelang 30 Paket Proyek IKN Senilai Rp23,7 TriliunInstagram/ Nyoman Nuarta

by Eko Wahyudi

18 January 2023

Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai Rp23,7 triliun, yang jumlah paket pembangunannya berjumlah 30 serta akan berlangsung pada 2023. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan selepas Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1), bahwa paket proyek yang akan dilelang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Kementerian PUPR.

Menurutnya, tahun ini belum ada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang akan mulai dikerjakan.

Kementerian PUPR juga telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024 dengan total anggaran Rp43,73 triliun.

Kontrak pembangunan IKN 2022

Pada 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp5,1 triliun.

Terdapat 40 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di kawasan IKN yang kontraknya telah selesai, dan menghabiskan anggaran Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR 2022. 

“Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp15,8 triliun dan pada akhir Desember telah terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp8,89 triliun. Beberapa kontrak lainnya gagal lelang sehingga harus melakukan pelelangan ulang pada 2023 ini,” ujar Basuki.

Pekerjaan yang telah berkontrak pada 2022 adalah Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, DAS Sanggai 1A, Embung Mentawir Sumbu Barat, dan Jalan Tol IKN Segmen 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang. Selanjutnya, Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung, Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau Lingkar Sepaku Segmen 4, Istana dan Lapangan Upacara Kantor Presiden dan Kantor Sekretariat Presiden.

Kontrak lainnya adalah land development KIPP Tahap 1, land development KIPP Tahap 2, HPK Site 1A, 1B, 1C dan 2, Lingkar Sepaku Segmen 1, Lingkar Sepaku Segmen 2, Lingkar Sepaku Segmen 3, rumah menteri, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 (Plaza Seremoni), Sumbu Kebangsaan Timur dan Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku (IKN).

Kemudian, pembangunan 14 Embung KIPP, Gedung Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, Pembangunan jaringan perpipaan transmisi 2 Sepaku, dan Pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN.

Tantangan pembangunan IKN

Basuki mengungkapkan gagal lelang pada kontrak terjadi karena beberapa kendala, yang salah satunya adalah dokumen kurang lengkap. 

Sejauh ini, pembangunan Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045 dengan total biaya pembangunan diperkirakan Rp466 triliun. APBN menyumbang kurang dari 20 persennya.

Uang negara dapat digunakan secara langsung maupun melalui skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP.

Lebih dari 80 persen pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.