Luhut Ajak Cina Hingga Belanda Percepat Kembangkan Food Estate
Cuaca jadi faktor terpenting untuk ketahanan pangan.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui program lumbung pangan atau food estate. Salah satu upayanya adalah melalui penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara seperti Cina, Belanda, dan Taiwan.
“Kolaborasi dengan mitra luar negeri juga menjadi bagian dari upaya percepatan pengembangan food estate ini,” ujar Luhut dalam Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8).
Luhut menambahkan, program food estate telah masuk ke dalam program strategis nasional 2022-2024 untuk meningkatkan ketersediaan akses serta kualitas konsumsi pangan.
Pemerintah, kata Luhut, juga tengah mengembangkan food estate di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah sebesar 29 ribu hektare, dan Sumatra Utara sebesar 20 ribu hektare. Selain itu, ada beberapa wilayah lain yang punya potensi dijadikan food estate.
“Seperti di Papua seluas 210 ribu hektare, di NTT ada 10 ribu hektare dan 15 ribu hektare,” kata dia.
Di sektor perikanan, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan program sentra kelautan dan perikanan terpadu, “khususnya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan."
Tingkatkan indeks ketahanan pangan
Dalam kesempatan sama, Luhut mengatakan perubahan iklim ekstrem berdampak bagi ketahanan pangan secara menyeluruh. Skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai 61,4 dan menjadi 59,2 pada 2021.
Dia pun berharap tahun ini indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan. "Ini perlu menjadi perhatian semua. Perubahan iklim memberikan dampak cukup signifikan. Terjadinya penurunan produksi pertanian akibat terjadinya iklim ekstrem," kata Luhut.
Luhut berharap agar layanan BMKG dapat mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan terkait monitoring prediksi dan peningkatan dini kondisi cuaca iklim ekstrem.
Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan yang merata dan berkesinambungan, serta peringatan dini bencana.
“Peran BMKG dalam penyediaan informasi memegang peran kunci di wilayah sentra pertanian dan perikanan,” ujarnya.