Menteri PUPR Ungkap Rp400 T Sudah Dibelanjakan Barang Dalam Negeri
Tidak ada lagi toleransi impor untuk konstruksi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan Infrastructure Connect 2022 Jakarta International Expo, Rabu (23/11).Jakarta, FORTUNE - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kembali menegaskan keharusan untuk menggunakan produk dalam negeri untuk pekerjaan infrastruktur. Karena itu, dari Rp400 triliun APBN yang telah dibelanjakan, katanya, mayoritas pengucurannya untuk barang-barang komponen dalam negeri.
"Perintah presiden dilarang impor. Mengutamakan produksi dalam negeri. Sekarang dilarang impor apalagi menggunakan APBN," katanya pada sambutan dalam acara 'Infrastructure Connect 2022' di JI Expo Jakarta, Rabu (23/11).
Menurut Basuki, Kementerian PUPR membelanjakan hampir 90 persen dari total anggaran kementerian itu yang mencapai Rp120 triliun per tahun untuk barang-barang dalam negeri. Komitmen pemerintah tersebut dapat mendorong industri konstruksi dalam negeri untuk mengembangkan produk dan pasarnya. "Saya mengajak yang dari impor bikin pabrik di sini. Jangan sampai membeli, tapi membuka peluang kerja di luar [negeri]. Bikin peluang di Indonesia," ujarnya.
Dorong pemanfaatan aspal dalam negeri
Meski begitu, dia menyadari masih ada barang kebutuhan konstruksi dalam negeri yang belum dapat diproduksi secara domestik. Dia secara terbuka mengajak produsen luar negeri mendirikan pabrik di Indonesia sehingga negeri ini tidak hanya berperan sebagai konsumen. Apalagi, Indonesia bakal membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Salah satu produk yang ditekankan Presiden Joko Widodo, katanya, pemanfaatan semaksimal mungkin adalah aspal Buton. Basuki mengatakan kementeriannya telah berkomunikasi dengan Asosiasi Aspal Buton dan Pemda Buton.
“Saya bilang, berapa pun aspal Buton yang bisa Anda produksi, khususnya aspal Buton murni, akan saya beli. Kalau ada anak buah saya yang enggak mau beli, saya ganti dia,” kata Basuki.
Dorong kemandirian infrastruktur dalam negeri
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid, menyebutkan Kadin bekerja sama dengan pemerintah agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara mandiri.
Arsjad mengatakan Kadin tengah bekerja sama dengan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mencari pengganti bahan-bahan impor demi kelangsungan infrastruktur mandiri.
"Situasi ini mendorong Indonesia harus mandiri tanpa ketergantungan impor. [Kadin] melihat pentingnya pelaku jasa konstruksi untuk strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan pemerintah. Kementerian PUPR berkomitmen menggunakan material domestik terutama untuk tahun 2022 hingga 2024," kata Arsjad.
