Tren Meningkat, Luhut: Pemerintah Siapkan Insentif Industri Tekstil

Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perkembangan ekonomi saat ini tidak tertutup hanya pada bidang hilirisasi, tetapi juga merambah ke bidang industri tekstil.

Setelah pandemi, Luhut mengeklaim ekspor dan impor produk tekstil indonesia mengalami kenaikan cukup tinggi.

“Pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk mempertahankan ekonomi di sektor tekstil dan produknya,” kata dia dikutip dari keterangannya, Selasa (9/5).

Daya beli masyarakat dan segmen kelas menengah di Indonesia tumbuh signifikan, kata Luhut, seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik. Pada gilirannya, pasar industri tekstil pun berpotensi diuntungkan. 

“Selain itu, reformasi kebijakan investasi yang berkelanjutan telah menarik banyak investasi baru ke dalam negeri.  Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan reformasi pada aspek-aspek tersebut,” ujarnya.

Luhut juga menyampaikan pandangannya dalam hal investasi di dalam negeri dengan peran kunci negeri ini dalam kancah global menyusul luas negara, lokasinya yang strategis, serta melimpahnya sumber daya alam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan kekuatannya di tengah tantangan global yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan dari tahun ke tahun sehingga perekonomiannya dapat kembali meningkat dan mencapai di atas 5 persen pada 2022.

“Implementasi kebijakan hilirisasi selama ini terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan nilai ekspor, memberikan kontribusi terhadap PDB, memperbaiki neraca perdagangan, penyerapan tenaga kerja, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan dan sebagainya,” ujar Luhut.

Sebelumnya, pemerintah berupaya mengantisipasi gangguan pada industri tekstil akibat penurunan pesanan ekspor. Jumlah pesanan ekspor produk tekstil dari Amerika Serikat dan Eropa anjlok akibat pelemahan ekonomi global. Kondisi ini bahkan membuat sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar ekspor produk tekstil dialihkan ke pasar domestik. Sementara itu, pasar dalam negeri justru dibanjiri baju bekas impor, khususnya dari Cina. Pemerintah pun memutuskan untuk melarang penjualan baju bekas impor. 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, bersama Bea Cukai beberapa kali melakukan penyitaan dan pemusnahan baju bekas impor ilegal. Kejaksaan Agung bersama Polri juga mengusut bisnis impor baju bekas dan mengaku telah menangkap beberapa importir ilegal.