NEWS

2021 Tinggal 3 Bulan, Tapi Belanja Negara Baru 65,7%

Belanja negara ditopang pengeluaran kementerian/lembaga.

2021 Tinggal 3 Bulan, Tapi Belanja Negara Baru 65,7%ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
26 October 2021
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir kuartal III-2021 baru Rp1.806,8 triliun atau 65,7 persen dari pagu Rp2.750 triliun. 

Dibandingkan dengan capaian periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.841,3 triliun, serapan APBN di penghujung September lalu itu terkontraksi 1,9 persen.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) masih tetap tinggi. Kementerian/lembaga telah membelanjakan Rp734 triliun atau 71,1 persen dari pagu Rp1.032 triliun. "Kalau kita lihat belanja K/L justru tumbuh 16,1 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp632,3 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/10).

Pertumbuhan belanja K/L dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada belanja modal, ujarnya. Jumlahnya mencapai Rp118,7 triliun atau meningkat 62,3 persen dibandingkan periode sama 2020.

Realisasi anggaran belanja modal ini mencakup peralatan mesin Rp45 triliun, gedung bangunan Rp15,1 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan Rp52,6 triliun. "Tahun lalu belanja modal terhenti karena Covid-19 baru memukul Indonesia sehingga terjadi pelemahan dan kelumpuhan belanja modal," ujarnya.

Belanja Modal dan Barang K/L Tetap Tumbuh

Secara terperinci, proyek-proyek yang berhasil dibangun melalui belanja modal meliputi 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp11,94 triliun atau 62,28 persen dari target.

Kemudian, pembangunan jaringan dan rehabilitasi irigasi dengan total belanja Rp4,4 triliun. Realisasi dua proyek tersebut masing-masing 67,8 persen dari target pembangunan jaringan 600 kilometer dan 72,19 persen dari target 3.900 kilometer rehabilitasi.

Lalu, ada pula pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan anggaran Rp17,9 triliun yang masing-masing telah mencapai 55,46 persen dari target 213,63 kilometer dan 78,29 persen dari target 57.793,54 kilometer. Ada pula pembangunan jalur kereta api dengan anggaran Rp1 triliun yang realisasinya 68,23 persen dari target 216,84 kilometer.

Di luar itu, belanja modal juga digunakan untuk membangun 21 rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan Rp310 miliar yang capaiannya setara 33 persen dari target. Kemudian, pembangunan serta pemeliharaan jembatan dengan total anggaran Rp3,57 triliun dan masing-masing telah mencapai 57,8 persen dari target pembangunan 18.945,24 meter dan 73,08 persen dari target pemeliharaan 508.614,39 meter.

Terakhir, untuk modernisasi alat material khusus(almatsus) serta sarana dan prasarana (sarpras) Polri 29.372 unit sebesar Rp16,16 triliun yang capaiannya 89,8 persen dari target 29.372 unit; serta modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp182,4 triliun dengan capaian 5,8 persen dari target 8.412 unit.

Di luar belanja modal, serapan anggaran K/L juga ditunjang oleh belanja barang mencapai 87,9 persen dari target APBN. Sementara jika dibandingkan tahun lalu, nilainya tumbuh 42,4 persen. Anggaran ini digunakan untuk vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif sekaligus penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Belanja Non K/L dan TKDD Turun

Sementara itu, belanja non K/L terkontraksi 8,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Capaiannya Rp531,1 triliun atau 57,6 persen dari pagu Rp933,6 triliun. Anggaran ini digunakan untuk, antara lain, pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Kartu Prakerja.

Capaian rendah juga terjadi pada pos Transfer ke Daerah dan Dana desa. Realisasinya hingga akhir September 2021 baru Rp541,5 triliun atau 68,1 persen dari pagu Rp795,5 triliun. Dibandingkan periode sama tahun lalu,  realisasinya terkontraksi 14 persen.

Secara lebih terperinci, transfer ke daerah mencapai Rp491,3 triliun sementara dana desa Rp50,2 triliun. Dibandingkan tahun lalu, keduanya mengalami kontraksi masing-masing 14,1 persen dan 13 persen. 

"Ini antara lain karena dampak relaksasi penyaluran beberapa jenis dana transfer di 2020, namun pertumbuhan penyaluran TKDD ini membaik dibanding bulan lalu. Dengan demikian, belanja daerah tetap harus diakselerasi melalui peran aktif Pemda," ujar Sri Mulyani

Related Topics