Demo Kantor Kementan dan DPR, Peternak Rakyat Bawa 14 Tuntutan

Jakarta, FORTUNE - Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) kembali menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Pertanian dan gedung DPR, Senin (11/10). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan tata niaga ayam ras pedaging dan telur yang selama ini dinilai merugikan.

Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan aksi damai tersebut membawa 14 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Pertama, mengganti Menteri Pertanian dan Dirjen PKH Kementan yang dinilai tak bisa melindungi peternak rakyat mandiri. Kedua, mencabut Surat Edaran No.06066/PK.230/F/10/2021 perihal Pengaturan dan Pengendalian Produksi DOC final stock ayam ras pedaging bulan Oktober 2021, dengan prediksi potensi surplus 87.584.003 ekor.

Ketiga, melarang perusahaan yang memiliki bibit induk (GPS), parent stock (PS) dan pakan, serta afiliasinya termasuk pinjam nama perorangan melakukan budi daya dan menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional.

Keempat, menaikkan harga ayam hidup dan telur minimal pada harga pokok produksi peternak rakyat mandiri yakni Rp20.000 per kg. Kelima, Menyesuaikan harga Day Old Chicken (DOC) dan pakan dengan harga acuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 tahun 2020.

Keenam, mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden yang melindungi peternak rakyat mandiri sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketujuh, mendesak pemerintah menjamin suplai DOC final stock ke peternak rakyat mandiri sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mentan No. 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. 

Kedelapan, meminta pemerintah menjamin harga jual ayam hidup dan telur di atas HPP peternak rakyat mandiri sesuai Permendag No.7/2020 yakni minimal Rp20.000 per kg. Kesembilan, menyerap ayam hidup dan telur disaat harga farm gate di bawah HPP peternak rakyat mandiri sesuai Pasal 3 ayat (1) Permendag No.07/2020.

Kesepuluh, meminta pemerintah menggunakan daging ayam dan telur untuk Bantuan Sosial/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kesebelas, mendesak pemerintah menyerap hatched egg breeding dan melarang penjualannya.

Keduabelas, memutihkan utang peternak rakyat mandiri yang terkena imbas PPKM Covid-19. Ketigabelas, mendesak moratorium pembangunan kandang-kandang ayam pedaging dan ayam petelur.

Terakhir, mendorong Kementan dan Kemendag membentuk satgas investigasi dan penindakan guna menerima laporan dan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran atas Permendag No.7/2020 dan melibatkan peternak mandiri /asosiasi /akademisi.

Tentu ini bukan aksi pertama yang digelar para peternak rakyat mandiri dalam PPRN. Sebelumnya aksi serupa telah digelar berkali-kali di Jakarta dan daerah. Turunnya para peternak ke jalan ditengarai akibat lonjakan harga pakan serta jatuhnya harga jual ayam hidup dan telur di bawah harga pokok produksi.

Tak hanya secara massal, aksi individual pun dilakukan para peternak. Di Blitar, misalnya, seorang peternak membentangkan poster untuk menyampaikan keluhannya terkait harga pakan yang tinggi saat iring-iringan Presiden Joko Widodo melintas. Tindakan yang cukup berani itu berujung penangkapan oleh polisi yang ada di lokasi. Dan karena insiden itu pula, Jokowi akhirnya membuka dialog dengan para peternak: mengundang mereka ke istana pada 16 September 2021 untuk mendengar keluhan yang selama ini mereka rasakan. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sendiri mengaku telah dipanggil ke istana untuk membahas masalah yang dihadapi peternak. Usai bertemu presiden, ia mengatakan telah menyiapkan strategi untuk menyelesaikan permasalahan harga ayam dan telur yang rendah serta mahalnya pakan ternak. “Pertama, bagaimana budi daya pengembangan jagung bisa terus meningkatkan produktivitas kita, dan produk nasional sesuai target dibutuhkan bahkan melampuai target yang ada,” kata dia saat konferensi pers, Rabu (6/10).

Terkait jatuhnya harga ayam dan telur, Syahrul menyebut hal ini diakibatkan dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, untuk mengurangi beban peternak ia berkomitmen menyalurkan 1000 ton jagung dan menyiapkan 30 ribu ton jagung lagi untuk dikirim ke sentra peternakan.

Nantinya, beberapa daerah seperti Blitar, Kendal, hingga Lampung akan dibangun penanaman jagung secara besar-besaran sehingga produksi jagung dapat lebih dekat, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan peternakan. “Sehingga produksinya bisa setiap hari, karena umumnya sentra jagung dan peternak jauh,” ujarnya.