NEWS

Meski Disuntik PMN Jumbo, Setoran BUMN ke Negara Rendah Selama Pandemi

PMN BUMN capai Rp361,3 triliun sejak 2005 hingga 2021.

Meski Disuntik PMN Jumbo, Setoran BUMN ke Negara Rendah Selama PandemiDok. Istimewa
10 February 2022
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Setoran pajak dan dividen badan usaha milik negara (BUMN) selama pandemi Covid-19 tergerus meski penyertaan modal negara diberikan dalam jumlah besar. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto memaparkan kontribusi pajak perusahaan pelat merah pada 2020 terhadap pendapatan negara mencapai 14,4 persen atau Rp245 triliun, turun tipis dibanding tahun 2019 sebesar Rp285 triliun atau 14,5 persen.

Sementara kontribusi dividen BUMN pada 2020 tercatat Rp44 triliun atau 2,6 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya di angka 2,5 persen. Menurut Toto, angka tersebut  juga stagnan jika dilihat dari rata-rata dividen BUMN lima tahun terakhir yang masih di kisaran 2,3 persen hingga 2,6 persen.

"Kontribusi pajak BUMN sebetulnya relatif cukup bagus. Begitu pula kontribusi dividen yang stagnan, padahal nilai PMN sejak Covid-19 pada 2020-2021 terus meningkat," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (10/8).

Padahal di tahun 2020, PMN kepada BUMN tercatat mencapai Rp75,9 triliun, atau sekitar 4,5 persen dari pendapatan negara. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan PMN pada 2019 yang hanya satu persen dari pendapatan negara.

"Pada kondisi normal PMN mestinya lebih kecil dari dividen. Tapi ini kondisi sedang tidak normal, maka jumlah dividen jauh lebih sedikit dibandingkan PMN yang diberikan," katanya.

Toto menuturkan kondisi pandemi Covid-19-19 memang telah memukul banyak sektor, tidak terkecuali BUMN. Pada 2022 sejumlah BUMN juga masih mendapatkan alokasi PMN menyusul kinerjanya yang menurun karena terdampak pandemi. 

Sebut saja PT KAI yang dinilai Toto kinerjanya masih merah lantaran terdampak pembatasan mobilitas. "Sebagian besar juga memang pada penguatan industri. Untuk vaksin misalnya di Biofarma sebagai holding farmasi. Kemudian juga dengan ITDC berkaitan dengan pengembangan kawasan pariwisata, dan beberapa BUMN lain seperti PT PAL dan Pelindo untuk penguatan kapasitas industri mereka," jelasnya.

Total PMN BUMN capai Rp361,3 triliun sejak 2005

Toto juga menuturkan bahwa suntikan modal yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan pelat merah cukup besar dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari 2005 hingga 2021, total PMN untuk BUMN mencapai Rp361,3 triliun. Jumlah itu lebih tinggi dari suntikan modal untuk badan layanan umum (BLU) yang sebesar Rp334,4 triliun.

"Total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN dan BLU pada periode 2005 sampai 2021 totalnya yang sudah diberikan hampir 695,6 triliun di mana PMN untuk BUMN kurang lebih sekitar 52 persen yakni 361,3 triliun sementara PMN untuk badan layanan umum 334,3 triliun atau sekitar 48 persennya," jelas Toto.

Jika dilihat secara sektoral, BUMN yang paling banyak mendapatkan suntikan modal sejak 2005 secara berurutan antara lain infrastruktur,  pembiayaan, perumahan, pendidikan, energi, transportasi, logistik, kesehatan, pangan, dan lain-lain.

"Sektor pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian perumahan, lalu sektor pendidikan mungkin sebagian besar untuk Badan Layanan Umum (BLU)," jelasnya. 

Adapun di tahun ini, total PMN yang digelontorkan pemerintah baik untuk BUMN maupun BLU mencapai Rp72,4 triliun. "Tiga terbesar ada untuk Hutama Karya untuk penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera. PT Aviasi Pariwisata Indonesia sebagai holding baru dan juga PLN untuk kebutuhan gardu induk dan transmisi," tandasnya.

Related Topics