Erick Thohir Minta DPR 'Rayu' Kemenkeu Agar Tambah PMN Rp7,88 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir meminta dukungan DPR untuk menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada BUIMN sebesar Rp7,88 triliun dalam APBN 2023. Nilai itu merupakan sisa gap alokasi PMN yang harus dipenuhi kementeriannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dan mendukung keberlangsungan sejumlah perusahaan pelat merah.

Total ada gap PMN sebsar Rp13,58 triliun di tahun depan. Namun Rp5,7 triliun di antaranya dapat diusahakan melalui dana cadangan investasi yang telah ada dalam nota keuangan RAPBN 2023. "Ini yang kami coba kami bicarakan kembali ke Kemenkeu. Bila dimungkinkan dana cadangan investasi bisa didapatkan. Di luar itu, kami berharap Komisi VI tetap mendorong tambah Rp7,88 triliun," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI, Kamis (8/9).

Sejauh ini, jelas Erick, dari total suntikan modal Rp67,82 triliun yang diajukan kementeriannya di tahun depan, hanya Rp41,31 triliun yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nilai itu terdiri dari PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun (dari yang diajukan sebesar Rp30,56 triliun) untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) dan PT PLN sebesar Rp10 triliun untuk penugasan jaringinan listrik dan program listrik desa.

Lalu, Defend ID sebesar Rp1,75 triliun (dari yang diajukan sebesar Rp3 triliun) untuk penugasan pengembangan dasilitas dan kapasitas produksi rardar, pesawat, kapal dan amunisi; serta AirNav sebesar Rp660 miliar (dari pengajuan sebesar Rp790 miliar) untuk penugasan perbaharuan alat.

Adapun gap PMN sebesar Rp13,58 triliun yang disebut di awal, dibutuhkan salah satunya untuk Hutama Karya sebesar Rp1,66 triliun agar JTSS dapat tersambung hingga Jambi.

Kemudian, ada Rp6 triliun kepada IFG Life untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo dalam penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR); Rp1,4 triliun untuk InJourney dalam melakukan penugasan pembangunan kawasan ekonomi khusus; dan Rp3 triliun kepada PT Reasuransi Indonesia untuk perbaikan keuangan agar mendapat rating internasional dalam penguatan kapasitas bisnis perusahan.

Sisanya diberikan kepada KAI sebesar Rp1 triliun untuk pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung dan  Rp520 miliar untuk ID Food dalam melakukan investasi yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Erick, tambahan PMN Rp7,88 triliun tersebut seharusnya bisa diloloskan Kemenkeu di tahun depan. Pasalnya, sejauh ini kontribusi pelat merah terhadap penerimaan negara baik dalam bentuk pajak hingga dividen cukup besar.

"Jadi izin kalau komisi VI berkenan tetap mendorong ini dengan argumentasi bahwa pajak, PNBP dan deviden kami terus meningkat. Jadi ada sesuatu yang saya rasa kita pernah paparkan di komisi VI kita berharap dividen dan PMN itu nanti seimbang di 2023," tegasnya.