IMF Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen di 2022

Jakarta, FORTUNE - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6 persen di 2022 dan meningkat menjadi 6 persen di tahun selanjutnya. Ini tertuang dalam laporan sementara (Concluding Statement) misi IMF untuk Artikel IV yang dirilis hari Ini,  Rabu (26/1).

Concluding Statement pada dasarnya merupakan laporan berisi penilaian kondisi terkini ekonomi nasional dan rekomendasi kebjakan yang ditawarkan oleh IMF berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Tim Article IV IMF melalui rangkaian pertemuan dengan otoritas terkait. 

Warta itu juga menyoroti Indonesia sebagai negara yang cukup berhasil dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan fiskal jangka menengahnya. 

Meski demikian, IMF menyarankan pemerintah tetap waspada atas peningkatan sejumlah risiko eksternal, diantaranya gelombang baru Covid-19, meningkatnya tekanan inflasi global, hingga pengetatan pasar kuangan global sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama di Amerika Serikat. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menuturkan, selain diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas dunia, efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi juga telah mendorong menguatnya aktivitas perekonomian, yang pada gilirannya mengangkat kinerja APBN 2021.

"Pendapatan negara meningkat sangat tinggi, terutama disumbang oleh meningkatnya kinerja penerimaan perpajakan yang berhasil melampaui target tahun 2021. Defisit APBN dapat ditekan hingga 4,65 persen PDB, jauh lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 5,7 persen PDB," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, IMF memproyeksikan defisit fiskal sebesar 4 persen terhadap PDB di 2022, lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 4,85 persen. Namun, IMF menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kecepatan konsolidasi fiskal ke depan jika tekanan risiko eksternal semakin kuat dan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi.

Dari aspek moneter, IMF menyarankan agar kebijakan moneter yang akomodatif tetap dilanjutkan untuk mendukung pemulihan, dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian seperti stabilitas harga-harga atau inflasi. Selain itu, IMF juga menyarankan agar kerja sama berbagi beban(burden sharing) antara Pemerintah dan BI dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi dapat dihentikan di akhir 2022 sesuai yang direncanakan serta amanat UU No.2/2020.

Adapun langkah-langkah darurat penanganan krisis di masa luar biasa diperkirakan akan berakhir di tahun 2022, tapi risiko kredit sektor perbankan terutama di sektor-sektor yang terkena dampak pandemi dan masih mengalami efek pandemi yang berkepanjangan (scarring effect) perlu terus di monitor lebih kuat.

Jangka Menengah

Dalam perspektif jangka menengah, IMF juga menilai kerangka strategi peningkatan pendapatan negara, khususnya perpajakan dan PNBP, sangat penting untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan prioritas.

Hal ini penting untuk menopang pertumbuhan Indonesia menuju level potensialnya, serta untuk memenuhi sasaran-sasaran Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah perlu dirancang lebih spesifik menjadi bagian dari strategi keluar dari kebijakan luar biasa di masa pandemi pandemi (exit strategy). 

Kemudian, IMF juga menilai bahwa pengenalan Nilai Ekonomi Karbon (carbon pricing) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan perlu diperkuat melalui reformasi, termasuk reformasi kebijakan subsidi energi. 

“Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan IMF sebetulnya telah menjadi bagian dari upaya-upaya reformasi fiskal, struktural dan sektor keuangan yang sedang dan akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah bersama otoritas terkait," tutup Febrio.