Comscore Tracker
NEWS

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rawan Jadi Beban Jangka Panjang APBN

BPK ungkap beban APBN yang bisa muncul dari proyek KCJB.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rawan Jadi Beban Jangka Panjang APBNProses pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang disaksikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi, Rabu (21/4). (Dok. Kemenhub)

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritisi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,36 triliun ke PT KAI untuk pemenuhan base equity Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di tahun 2021. Pasalnya, suntikan modal untuk proyek tersebut membuat menambah beban APBN di tahun lalu dan berpotensi menjadi beban jangka panjang.

"APBN Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun berikutnya berpotensi terbebani sebagai dampak cost overrun proyek KCJB," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2021, dikutip Fortune Indonesia, Kamis (16/6).

BPK menjelaskan, cost overrun bisa menjadi risiko kontinjensi mengingat pada tahun lalu, pemerintah memberikan PMN ke PT KAI sebagai KCJB yang otomatis menjadikan perusahaan sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang kemudian membentuk usaha patungan dengan China Railway International CO., LTD menjadi PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC).

PMN tersebut juga didukung olah Perpres Nomor 93 Tahun 2021 di mana Pasal 4 ayat (3)-nya menyatakan bahwa "pembiayaan dari APBN yang merupakan proyek strategis nasional dapat berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN."

"Mempertimbangkan transaksi Tahun 2021 terkait pemenuhan modal awal PT PSBI kepada PT KCIC yang dilakukan melalui tambahan PMN kepada PT KAI, maka terdapat potensi pemerintah akan melakukan tambahan PMN untuk memenuhi kebutuhan cost overrun. Dengan demikian terdapat potensi adanya kontijensi dari cost-overrun proyek KCJB yang akan ditanggung pemerintah di masa yang akan datang," papar BPK.

Cost overrun sendiri dapat muncul apabila terdapat tambahan biaya dalam pelaksanaan proyek di lapangan akibat berbagai hal. Memang hingga saat ini besaran nilai cost-overrun tersebut belum final dan masih ditinjau oleh BPKP atas permintaan Kementerian BUMN.

Namun, berdasarkan asersi yang diterima BPKP per 11 November 2021, cost-overrun proyek KCJB berada di posisi US$1,67 miliar atau sekitar Rp24,63 triliun (kurs Rp14.753/US$).

Masalah lain

Selain itu, BPK juga menyoroti perencanaan proyek KCJB kurang memadai sehingga mengakibatkan perubahan skema pendanaan proyek KCJB yang semula B2B tanpa pendanaan APBN (Perpres Nomor 107 Tahun 2015) menjadi dapat menggunakan dana APBN (Perpres 93/2021).

Belum lagi, tambahan setoran modal pemegang saham kepada PT PSBI tidak segera ditindaklanjuti dengan mekanisme voting right sehingga PT KAI belum menjadi pemimpin konsorsium sebagaimana diamanatkan Perpres 93/2021.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan analisis risiko fiskal atas diterbitkannya Perpres 93/2021 bagi APBN 2022 dan seterusnya, serta melakukan mitigasi atas risiko tersebut.

Kemudian, BPK juga memerintahkan konsorsium BUMN untuk menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar beserta voting right untuk mengakomodasi tambahan PMN kepada PT KAI sebagai pemenuhan equity base dan tambahan setoran modal dari konversi SHL serta perubahan leader konsorsium sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 93/2021.

Terakhir, BPK meminta Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Menteri BUMN untuk penyelenggaraan masing-masing RUPS anggota konsorsium dalam rangka memutuskan penyelesaian konversi utang bunga dan pokok pinjaman anggota konsorsium BUMN menjadi setoran modal PT PSBI.

Related Articles