Minta Pemda Percepat Belanja Anggaran, Sri Mulyani: Bukan Asal Habis

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera membelanjakan dana yang masih mengendap di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Oktober 2022 dana Pemda di bank mencapai Rp278,73 triliun, naik 22,94 persen ketimbang periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp226,71 triliun.

"Ayo sama-sama mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara 'Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap II', Rabu (7/12).

Dia menekankan percepatan belanja pemerintah pada akhir tahun ini harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, manfaat dari belanja tersebut harus bisa benar-benar dirasakan masyarakat dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian. "Saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis. Tidak juga," katanya.

Dia menyinggung Kementerian PUPR sebagai contoh baik dalam membelanjakan uang negara. Kementerian pimpinan Basuki Hadimuldjono itu selalu bisa menyerap dana APBN dengan tepat, terutama untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur. 

"Saya berharap Pak Bas [Basuki] membimbing dan memberikan Pemda technical assistant," ujarnya.

Tantangan dalam belanja modal pemerintah sendiri dimulai sejak perencanaan, studi kelayakan, hingga pengetahuan akan persoalan teknis dan lingkungan, katanya. Tantangan lainnya terkadang justru lebih besar ketika proyek dieksekusi.

"Kecepatan penyerapan penggunaan DBH (dana bagi hasil), DAU (dana alokasi umum) yang tidak diatur, dan pendapat asli daerah, itu semua bergantung dengan kualitas perencanaan APBD," katanya.

Sebelumnya, seremoni serah terima BMN Tahap I telah diselenggarakan pada 29 Maret 2022 dengan total nilai BMN yang telah diserahkan Rp222,58 triliun. BMN tersebut terdiri dari BMN yang dihibahkan Rp221,58 triliun dan BMN yang dialihstatuskan penggunaannya Rp1 triliun.

Pada serah terima BMN Tahap II kemarin, nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan Rp19,09 triliun, terdiri dari BMN yang dihibahkan Rp17,63 triliun, dan BMN yang dialihstatuskan penggunaannya Rp1,46 triliun.

BMN yang diserahterimakan merupakan infrastruktur yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR dengan perincian infrastruktur bidang Sumber Daya Air berupa bangunan pelengkap air bersih, air baku lainnya, dan Tanah Aliran Sungai yang terdiri dari 7 NUP dengan nilai Rp161,7 miliar (1 persen).

Kemudian infrastruktur bidang Bina Marga berupa jalan nasional kolektor, arteri, jembatan gantung, serta peralatan dan mesin yang terdiri dari 55 NUP, dengan nilai Rp1,8 triliun (10 persen).

Selanjutnya bidang Cipta Karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terdiri dari 3.203 NUP dengan nilai Rp14,6 triliun (75  persen). Terakhir, bidang Perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubeulair yang terdiri dari 566 NUP dengan nilai Rp2,4 triliun (14 persen).

BMN Kementerian PUPR pada kesempatan Seremoni Tahap II ini diserahkan kepada 3 Kementerian/ Lembaga Rp1,46 triliun (8 persen), 26 Pemerintah Provinsi Rp3 triliun (16 persen), 391 Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa Rp14,1 triliun (74 persen), 5 Perguruan Tinggi Rp149,6 miliar (1 persen), dan 156 Yayasan Rp350,9 miliar (2 persen).

Kementerian PUPR juga mendapatkan hibah masuk dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupa tanah seluas 48.222 m2, dengan nilai perolehan Rp2,9 miliar.