Pemerintah Gelontorkan Rp105,62 Triliun ke LMAN sejak 2016

Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah menggelontorkan Rp105,62 triliun untuk pengadaan lahan pembangunan infrastruktur melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam lima tahun terakhir.

“Khusus untuk pengadaan tanah yang diberikan APBN melalui LMAN dari 2016 hingga 2021 adalah sekitar Rp105,62 triliun,” ujarnya dalam Webinar Infrastruktur 2022, Rabu (2/3).

Tahun ini,  pemerintah akan kembali memberikan dana untuk pembebasan lahan kepada LMAN sebesar Rp28,84 triliun. Suahasil menuturkan, alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

LMAN sendiri bertugas untuk membebaskan tanah dan membayarnya supaya realisasi pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. “Dalam konteks pembangunan infrastruktur salah satu kendalanya adalah pengadaan tanah,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan realisasi APBN kepada LMAN sepanjang 2016 hingga Februari 2022 mencapai Rp115,62 triliun. Ia juga menuturkan, anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp28,84 triliun tahun ini baru cair Rp10 triliun. “Pendanaan lahan sudah kami lakukan, dari tahun 2016. Kita lihat betapa APBN dan betapa negara concern ke pembangunan infrastruktur,” katanya.

Secara terperinci, anggaran yang digelontorkan kepada LMAN untuk percepatan pembangunan infrastruktur adalah Rp16 triliun pada 2016, Rp32,05 triliun pada 2017, Rp31,15 triliun pada 2018, Rp12 triliun pada 2019, Rp14,42 triliun pada 2021, dan Rp10 triliun pada Januari-Februari 2022.

Sementara realisasinya, dari total dana APBN sebesar Rp115,62 triliun, telah mencapai Rp91,93 triliun per 25 Februari 2022. Secara terperinci realisasi per tahunnya antara lain Rp11,72 triliun pada 2017, Rp21,21 triliun pada 2018, Rp13,88 triliun pada 2019, Rp19,95 triliun pada 2020, Rp22,86 triliun pada 2021 dan terakhir Rp2,31 triliun per Februari 2022.

Realisasi itu digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang meliputi 53 proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Rp79,45 triliun, 40 PSN bendungan Rp8,33 triliun dan enam PSN irigasi Rp548,4 miliar.

Kemudian satu PSN air baku Rp20,86 miliar, sembilan PSN jalur kereta api Rp2,71 triliun, satu PSN pelabuhan Rp791,7 miliar dan satu PSN KSPN Rp84,93 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan realist pendanaan lahan yang dilakukan LMAN pada 2021 merupakan capaian tertinggi sejak lembaga tersebut terbentuk pada Desember 2015.

“Pada tahun lalu kinerja pendanaan lahan LMAN mencatatkan angka sebesar Rp22,85 triliun, angka ini merupakan penyaluran pendanaan tertinggi sepanjang sejarah LMAN,” tuturnya.

Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan lahan dan pembangunan infrastruktur Indonesia sangat besar sehingga prioritasasi dalam pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan.

“Hal ini dimaksudkan agar target penyelesaian infrastruktur tahun 2024 dapat dipenuhi terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah dengan berbagai prioritas lain yang harus dipenuhi oleh APBN,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa tanah-tanah yang dibayarkan LMAN, akan dicatat sebagai barang milik negara. Oleh karena itu, semua pihak terkait diminta untuk berperan dalam kegiatan pengawasan hingga pengendalian atas lahan yang telah dibebaskan pemerintah.

“Jangan sampai tanah yang kami bebaskan malah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak karena tentu akan berpotensi menghambat proses konstruksi,” tuturnya.