Pensiunkan PLTU, PLN Dapat Kredit Rp11,71 Triliun dari 8 Bank
Pendanaan akan digunakan untuk program EBT.
Ilustrasi : infrastruktur penyaluran listrik milik PLN. (Dok. PLN)Jakarta, FORTUNE - PT PLN (Persero) menandatangani Mandate Letter senilai US$750 juta atau sekitar Rp11,71 triliun (kurs Rp15.616 per US$) dari delapan bank internasional dan multinasional. Gelontoran dana tersebut diberikan untuk mendukung sejumlah proyek transisi energi hijau yang bakal digarap PLN.
Mandat pembiayaan hijau ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly dengan delapan pimpinan bank internasional dan multinasional dalam rangkaian acara Energy Transition Day di Nusa Dua, Bali, Selasa (1/11).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN melakukan sejumlah inisiatif dalam mendukung agenda dekarbonisasi. Salah satunya memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan gencar membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
Dalam menjalankan proyek mengejar target carbon neutral, PLN menyambut dukungan internasional dari sisi pembiayaan. "Kami berencana menggunakan sepenuhnya pembiayaan ini untuk mendukung pembangunan program-program berbasis EBT," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Rabu (2/11).
Darmawan menjelaskan dukungan internasional dan kolaborasi diperlukan dalam mendukung misi PLN dalam upaya menyukseskan transisi energi di Indonesia.
"Hal ini membuktikan bahwa PLN mendapat kepercayaan dan dukungan dari kreditur dan investor internasional sehingga PLN mendapatkan pembiayaan dengan pricing yang kompetitif seperti ini di tengah situasi pasar dan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian dan volatile," ujar Darmawan.
Delapan bank yang memperoleh mandat pembiayaan hijau ini adalah Bank of China, China Construction Bank, CIMB, DBS Bank, PT Bank Mizuho Indonesia/Mizuho Bank Ltd, OCBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation/Bank BTPN, dan United Overseas Bank (UOB).
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, PLN sudah menyiapkan peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
"Total kapasitas PLTU yang akan dipensiunkan 6,7 GW sampai 2040, terdiri dari 3,2 GW dipensiunkan secara natural dan 3,5 GW dipensiunkan dini mengikuti kondisi," kata Hartanto pada acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi Rabu (19/10).
Hartanto mengungkapkan, ada tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU yakni write off from PLN's book, spin off with blended financing dan IPP refinancing.
"Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun," ungkapnya.
Selain itu Hartanto juga menegaskan bahwa dengan blended financing ini diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batu bara. “Di sisi lain, melalui spin off ini PTBA dapat mengoptimalkan penggunaan batu bara dari tambang miliknya,” imbuhnya.
