Pungutan Ekspor Sawit ke BPDPKS Anjlok 51,8 Persen di 2022
Penerimaan turun imbas larangan ekspor sawit akhir April.
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/pras.Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat penerimaan dari pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada 2022 mencapai Rp34,5 triliun. Angka tersebut turun 51,8 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp71,6 triliun.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, mengatakan penurunan tersebut disebabkan kebijakan pelarangan ekspor yang diberlakukan pemerintah nyaris sebulan dari 28 April hingga 22 Mei 2022. Ini berimbas pada penurunan volume ekspor dari 37,78 juta metrik ton pada 2021 menjadi 34,67 juta metrik ton pada 2022.
Menyusutnya penerimaan BPDPKS juga disebabkan penghapusan tarif PE kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022.
“Pada April dan Mei 2022, pemerintah tetapkan melarang produk-produk kelapa sawit dan turunannya sehingga dalam masa 1 bulan tidak ada kegiatan ekspor," ujar Eddy dalam konferensi pers BPDPKS, Kamis (22/12)
Meski demikian, jelas Eddy, kinerja imbal hasil dana kelolaan pada 2022 Rp800 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menjalankan program-program yang meliputi pemberian dukungan untuk program wajib biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.
“Sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja dapat terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif sehingga PDB Indonesia di triwulan III/2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72 persen. Industri kelapa sawit ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil," kata Eddy
Capaian program PSR
Eddy mengatakan seluruh kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BPDPKS bertujuan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Harapannya, hal tersebut dapat menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian suplai, kepastian pasar, dan tersedianya infrastruktur yang mendukung—terutama untuk melakukan transformasi kesejahteraan rakyat melalui industri kelapa sawit yang berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan capaian seluruh program yang dilaksanakan BPDPKS pada tahun ini.
Pertama, kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak 2016 sampai dengan 2022, kata Eddy, realisasi penyaluran dana PSR seluas 273.666 hektare (ha) untuk 120.168 pekebun dengan dana mencapai Rp7,52 triliun yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Meski demikian, capaian pada 2022 ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama disebabkan kendala terhadap pemenuhan persyaratan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, serta keterangan tidak berada di lahan HGU.
