Sri Mulyani: Korupsi Bikin Negara Terjebak Middle Income Trap

Jakarta, FORTUNE - Korupsi menjadi salah satu ancaman yang dapat menyebabkan negara berkembang terjebak dalam middle income trap. Hal tersebut lantaran tiap upaya pemerintah untuk maju—dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyusun kebijakan ekonomi—selalu digerogoti oleh perilaku korupsi.

"Sehingga negara-negara ini terus-menerus di dalam peringkat negara yang hanya setengah maju atau sedikit di atas posisi negara miskin," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Puncak Peringatan Hari Anti-Korupsi Kementerian Keuangan 2022, Selasa (13/12).

Menurut Sri Mulyani, salah satu dampak terburuk dari korupsi adalah terciptanya ketimpangan yang sangat tinggi. Ini ditandai dengan adanya kelompok superkaya yang biasanya menguasai politik, ekonomi, dan juga menetapkan berbagai hal dari sisi sosial, tetapi mayoritas masyarakat banyak yang dijangkiti kemiskinan. 

Karena itu, jika pemerintah gagal membangun institusi yang berbasis tata kelola baik, memiliki mekanisme check and balance, dan mampu untuk terus menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyakit korupsi, maka Indonesia sebenarnya tengah berperang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi dan terlepas dari middle income trap.

"Saya mungkin termasuk dari sedikit yang ada di ruangan ini yang sudah mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia dalam kapasitas saya sebagai Managing Director Bank Dunia. Dan di situ pengalaman memberikan saya perspektif luar biasa bagaimana tata kelola, bagaimana korupsi, dan bagaimana institutional arrangement sangat menentukan kemajuan suatu negara," katanya.

Pun demikian, Sri Mulyani juga menekankan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya dihadapi negara berkembang, melainkan juga negara maju. Karena itu, melawan korupsi adalah upaya membangun institusi yang kuat dengan sengaja menciptakan kontrol internal. 

Selain itu, yang paling penting adalah memastikan sistem kontrol tersebut berjalan secara akuntabel dan efektif. Sebab, bisa saja sebuah institusi membuat sistem check and balance tetapi tidak berjalan—secara sengaja atau tidak sengaja—atau dilemahkan untuk menciptakan suasana permisif.

"Ini adalah sesuatu godaan dan tantangan luar biasa bagi kita semua. Semakin tinggi kewenangan kita sebetulnya kewajibannya sangat besar untuk menjaga kewenangan itu bisa dijaga, dikelola, dan dicek," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengapresiasi nilai survei persepsi integritas Kemenkeu 2021 yang sebesar 90,37 atau mengalami peningkatan 1,41 poin dari 2020 yang 88,96. "Tentu saya berharap indeks yang muncul dari persepsi integritas menggambarkan perbaikan yang nyata dan betul-betul kredibel dari Kemenkeu untuk menjaga integritas," katanya.