Dorong Pemerintahan Berbasis Digital, Kominfo Perkuat Pusat Data
Salah satu pusat data ada di Jabodetabek.
Ilustrasi pusat data. (Pixabay/Elchinator)Jakarta, FORTUNE – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menangani konsolidasi dan interoperabilitas pusat data pemerintah. Upaya ini dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital.
Meski sudah berjalan, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menyatakan masih banyak terdapat masalah di dalam pelaksanaan interoperabilitas data di jajaran pemerintahan.
“Selama ini di Indonesia ada sekitar 2.700 pusat data pemerintah dan hanya 3 persen diantaranya yang cloud atau memenuhi standar global. Selebihnya, pusat-pusat data yang sangat sederhana,” ujar Menteri Johnny, seperti dikutip dari laman resmi Kominfo (30/12).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyiapkan pusat data yang ditaruh di Kominfo yang saat ini telah melayani 223 instansi pemerintah, termasuk untuk penanganan Covid-19. “Kita jaga betul agar keamanan datanya itu terjaga dengan baik. Ini bukan pekerjaan yang gampang, ini pekerjaan yang sangat sensitif, pekerjaan yang sangat sulit,” ucapnya.
Sekilas tentang interoperabilitas
Interoperabilitas berkaitan dengan interaksi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat beragam jalur komunikasi. Sedangkan, dalam sebuah organisasi, interoperabilitas adalah kemampuan sistem, aplikasi, maupun perangkat yang ada, untuk saling bertukar informasi, berkomunikasi, dan menginterpretasi data yang dibagikan satu sama lain.
Interoperabilitas tidak hanya membantu aspek komunikasi, teknologi ini juga mendorong terciptanya lingkungan kerja lebih sistematis, modern, efektif, dan efisien. Dengan ini, organisasi akan lebih mudah dalam hal pendataan, akses, dan penyimpanan data tersebut.
Menurut Kominfo, dalam sistem pemerintahan yang berbasis digital, interoperabilitas mutlak diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung dalam jaringan internet dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Hal tersebut akan memaksimalkan kinerja sitem tersebut dan memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
Lokasi pembangunan pusat data
Kominfo menargetkan membangun empat pusat data pemerintah. Adapun, satu di antaranya kini sudah masuk dalam tahap penawaran. Salah satu pusat data tersebut akan dibangun di Jabodetabek.
"Kami harapkan juga nanti di tahun 2022, tahun 2023 dan setidaknya awal tahun 2024 pusat data ini sudah bisa beroperasi yang kita rencanakan untuk dibangun di wilayah Jabodetabek. Ini pusat data pemerintah government cloud tier IV global standar yang paling tinggi di pusat data,” ujarnya.
Selain Jabodetabek, pusat data juga akan dibangun di Batam, Labuan Bajo, dan rencana Ibu Kota baru. Penentuan lokasi pusat data ini, ujar Johnny, juga melihat jaringan tulang punggung yang tersedia di wilayah tersebut.
“Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Indonesia sepanjang 359 Km fiber optik itu melintasi seluruh kawasan nasional kita, juga termasuk kawasan utara Manado, Pulau Sula Ternate, disambungkan sampai dengan Papua,” tutur Johnny.
Perwujudan program Smart City
Pembbentukan pusat data merupajan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Hal ini juga akan diperkuat dengan program Smart City yang terus diperluas. Setelah 98 Kota dan 514 Kabupaten mengambil bagian secara aktif di Program 100 Smart City, maka pada tahun 2022, program ini diperluas untuk Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan wilayah di sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.
“Jadi ada tambahan sekitar 48 kota yang masuk dalam program Smart City Kominfo. Smart City ini kita akan dorong agar di wilayah-wilayah destinasi wisata super prioritas juga nanti didukung dengan pemerintahan atau kota-kota yang cerdas, juga di wilayah ibukota negara harus didukung dengan kawasan yang mempunyai kemampuan kota cerdas,” kata Menteri Johnny.
Untuk memastikan kinerja program ini, Menkominfo mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap program ini setiap tahun. “Evaluasi itu dilakukan seiring dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diimbangi dengan memperhatikan tata kelola ruang digital yang memadai,” katanya.
