Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital Hingga 2030

Jakarta, FORTUNE – Perekonomian digital Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai US$70 miliar atau menguasai sekitar 40 persen dari pangsa ekonomi digital ASEAN, demikian klaim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Nilai tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga US$16 miliar pada 2025. 

“Untuk meraih potensi tersebut, maka hingga tahun 2030 Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Minggu (20/3).

Airlangga memperkirakan pengembangan keterampilan digital akan berkontribusi Rp4.434 triliun terhadap perekonomian Indonesia pada 2030 atau setara dengan 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

McKinsey meramal ada sejumlah pekerjaan yang akan digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan di masa mendatang. Pekerjaan berulang seperti pengumpulan data menjadi yang paling mungkin terotomatisasi. Perubahan waktu kerja di aktivitas tersebut yang dapat terotomatisasi mencapai 75 persen. Waktu kerja di pekerjaan proses data pun diperkirakan terotomatisasi hingga 72 persen.

Ada pula waktu kerja di aktivitas fisik terprediksi yang dilakukan buruh dan operator mesin akan terotomatisasi hingga 70 persen.

Menurut McKinsey, pekerjaan yang hilang akibat perkembangan teknologi tersebut di dalam negeri mencapai 23 juta dalam kurun 2014-2030.
 

Peluang besar perekonomian digital Indonesia dan pemanfaatan talenta digital ini harus dimanfaatkan dengan baik sebagai akselerator bagi para wirausahawan. Di sisi lain, rasio kewirausahaan di Indonesia yang sebesar 3,47 persen dari total populasi masih terbilang rendah dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Airlangga menyebut, generasi muda saat ini diharapkan memiliki peran penting sebagai game changer dalam mendorong kewirausahaan. Kini, anak muda harus memanfaatkan keahlian digitalnya sehingga dapat berperan menjadi pencipta lapangan kerja baru.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kecakapan digital melalui Kartu Prakerja dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk masyarakat umum, Digital Talent Scholarship untuk level tenaga profesional, dan Digital Leadership Academy untuk level pimpinan.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

Dalam rangka menciptakan kemudahan legalitas dan perizinan pendirian UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan memiliki legalitas yang memadai akan memudahkan UMKM mengakses berbagai fasilitas pembiayaan, kemitraan dengan usaha besar, promosi, dan fasilitas lainnya untuk bisa naik kelas.

Dukungan pembiayaan bagi wirausaha maupun UMKM telah diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR super mikro, mikro, dan kecil dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa yang ingin membangun usahanya sejak dini.

Program KUR telah diberikan dukungan tambahan subsidi bunga sehingga suku bunga KUR menjadi 3 persen hingga akhir Juni 2022. Dalam rangka merespons kebutuhan pembiayaan yang tinggi, pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun pada 2022.

Kriteria KUR super mikro yang tidak memiliki pembatasan minimal waktu pendirian usaha akan memudahkan mahasiswa sebagai wirausahawan baru untuk mengakses pembiayaan di bawah Rp10 juta.