Banyak Startup PHK Karyawan, Pemerintah Akan Berikan Pendampingan

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut akan memberikan pendampingan bagi perusahaan rintisan agar sanggup tumbuh secara berkelanjutan. Dukungan ini dilakukan menyusul tren sejumlah startup dalam negeri yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah bersama dunia usaha memberikan pendampingan mulai dari yang kecil-kecil yakni generasi milenial Indonesia, dengan harapan startup digital dapat berkembang,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/6). Menurutnya, pemerintah hadir pula untuk menjaga perusahaan rintisan agar tidak rontok sebelum waktunya.

Terlebih, kata dia, Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak perusahaan rintisan, dengan jumlah 2.380. Itu membuat Indonesia menempati nomor enam negara dengan startup terbanyak di dunia. Ekosistem yang memudahkan investasi pun akan semakin didorong agar startup semakin tumbuh.

Gelombang PHK terjadi pada sejumlah perusahaan rintisan, seperti JD.ID, LinkAja, dan Zenius. Keputusan sejumlah perusahaan tersebut diambil untuk mempertahankan usaha di tengah pelbagai tantangan.

Jalan bagi perusahaan rintisan untuk tumbuh menjadi unicorn atau perusahaan dengan valuasi di atas US$1 miliar memang tak mudah, menurut Johnny. Bahkan, tak sedikit startup yang menjadi decacorn atau valuasi di atas US$10 miliar yang mesti melewati proses merger maupun akuisisi.

Namun, kata dia, peluang itu mesti ada karena ekonomi digital nasional memiliki valuasi US$315 miliar pada 2030.

Perkara keberlanjutan bisnis memang menjadi salah satu tantangan utama bagi startup digital, kata Johnny. Menurutnya, perusahaan rintisan perlu memperhatikan tiga aspek prinsip tata kelola usaha, yakni produk dan layanan, skema pembiayaan dan manajemen. 

Produk dan layanan merupakan aspek pertama yang mesti dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya startup bisa mencari alternatif pembiayaan untuk cadangan, termasuk dari perusahaan modal ventura, maupun sponsor.

Dalam kesempatan tersebut, Johnny menyinggung efisiensi karyawan pada perusahaan rintisan. Dia tak menampik isu PHK startup belakangan sempat ramai disorot publik.

“Prinsip karyawan itu ya bukan aset lagi melainkan capital untuk suatu usaha. Makanya isu layoff ini begitu sensitif di saat sekarang. Apalagi isu layoff dikaitkan dengan bubble startup,” katanya.

Kepada Fortune Indonesia, Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, berpendapat wajar jika perusahaaan melakukan efisiensi untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis. 

Startup biasanya melakukan sejumlah langkah seperti pemangkasan biaya pemasaran maupun penundaan dalam peluncuran fitur atau produk baru. “Istilah di kami efisiensi ini untuk memperpanjang runway mereka. Yang tadinya uang cukup untuk 8 bulan, ya harus dipanjangin jadi cukup untuk 12 bulan,” ujarnya.