Indonesia Dorong Pengembangan Ekonomi Digital Berbasis Keamanan Data

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi digital berbasis data. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah bekerja sama dengan para stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan keamanan data masyarakat.

“Kita semua paham bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam percepatan pemulihan dan peningkatan daya tahan ekonomi nasional. Oleh karena itu, resiliensi ekonomi digital harus dijaga dengan faktor keamanan dan perlindungan data,” kata Airlangga dalam keterangan kepada media, Rabu (30/3).

Melihat besarnya penggunaan teknologi digital, kata Airlangga, pemerintah telah merespons dengan membentengi keamanan dan perlindungan data masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait transformasi digital, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, serta PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Pemerintah bersama DPR kini juga tengah membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari praktik-praktik penyalahgunaan,” ujarnya.

Dalam momentum Presidensi G20, menurut Airlangga, salah satu kelompok kerja G20, yaitu Digital Economy Working Group (DEWG), telah menetapkan 3 isu prioritas, yakni Konektivitas dan Pemulihan Pasca COVID-19, Kemampuan dan Literasi Digital, serta Cross-Border Data Flow (CBDF) and Data Free Flow with Trust (DFFT).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, dalam sidang perdana Kelompok Kerja Ekonomi Digital Presidensi G20, menyatakan pemerintah mendorong optimalisasi potensi lanskap ekonomi digital global berbasis data.

Agenda tersebut, menurut Johnny, menjadi upaya untuk membangun kesepahaman mengenai tata kelola dan optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Dia bahkan menyebut pertemuan itu dapat menjadi acuan dalam memitigasi risiko dan menuai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

“Relevansi data pada berbagai sektor dapat diamati melalui tingkat konektivitas global,” ujarnya dalam keterangan pers usai Digital Economy Working Group di Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/3). Berdasarkan data Cisco, jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet Protocol (IP) diperkirakan akan meningkat 3x lipat pada 2023.

Pemerintah turut mendorong pertumbuhan ekonomi global yang datang dari dampak intensifikasi pembuatan replikasi data global yang diprediksi akan meningkat 23 persen pada 2020 sampai 2025, menurut Johnny.

“Potensi pada sektor ekonomi diperkirakan akan mencapai gross merchandise value sebesar US$315,5 miliar di 2030,” ujarnya.