Investigasi Ungkap Uber Lobi Politisi & Eksploitasi Mitra Demi Bisnis

Jakarta, FORTUNE – Uber tengah mendapatkan sorotan keras karena perusahaan transportasi daring tersebut menempuh strategi licik demi memperlancar kepentingan bisnis, termasuk melobi politisi dan mengeksploitasi mitra. Kisah ini merupakan hasil investigasi dari The International Consortium of Investigative Journalists.

Dikutip dari The Verge, jaringan non-profit reporter investigasi itu menyelidik lebih dari 124 ribu dokumen internal Uber, terdiri dari teks internal, faktur, surat elektronik, dan dokumen lain pada 2013 sampai 2017. Dokumen yang dijuluki Uber Files tersebut pertama kali ditemukan oleh The Guardian, surat kabar dari Inggris.

Laporan investigasi itu mengungkap bagaimana Uber secara culas menerapkan strategi untuk melakukan ekspansi bisnis ride hailing secara global, meskipun harus dengan melanggar peraturan.

Sebut misal, Uber dikabarkan melobi para pemimpin politik terkemuka, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, untuk melonggarkan undang-undang perburuhan dan taksi. Kala itu, Macron yang masih menjadi Menteri Ekonomi, disebut melakukan “usaha yang luar biasa” untuk mendukung industri transportasi di Prancis yang cenderung tertutup.

Istana Kepresidenan Prancis kontan menanggapi tersebut. Dalam sebuah pertanyaan, pemerintah Prancis menyebut tugas Menteri Macron saat itu "secara alami membawanya untuk bertemu dan berinteraksi dengan banyak perusahaan yang terlibat dalam perubahan tajam yang muncul selama tahun-tahun itu di sektor jasa".

Sementara, Juru Bicara Uber, Jill Hazelbaker, mengakui “kesalahan” di masa lalu, dan lantas mengatakan CEO perusahaan, Dara Khosrowshahi, yang memimpin sejak 2017, telah ditugaskan untuk mengubah setiap aspek pada operasional Uber.

"Ketika kami mengatakan Uber adalah perusahaan yang berbeda hari ini, kami mengartikannya secara harfiah: 90 persen karyawan Uber saat ini bergabung setelah Dara menjadi CEO," kata Hazelbaker, seperti dilansir dari euronews, Senin (11/7). Uber diklaim telah bergerak dari periode “konfrontasi” menuju “kolaborasi” sejak kepemimpinann Khosrowshahi.

Perusahaan penyedia transportasi asal California, Amerika Serikat (AS), ini dikabarkan pula melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para mitranya. Pada 2016, Pendiri Uber, Travis Kalanick, dilaporkan meminta karyawan di Prancis untuk mendorong pengemudi lokal dalam aksi protes di Paris.  Saat itu, seorang eksekutif perseroan sempat mengingatkan Kalanick bahwa itu merupakan tindakan ekstrem. Meski demikian, Kalanick disebut tetap berkeras dengan keputusannya.

“Saya pikir itu layak,” begitu pernyataan Kalanick dalam sebuah dokumen, seperti dikutip dari engadget. “Kekerasan menjamin kesuksesan. Dan orang-orang ini harus dilawan, bukan?" Kalanick disebut melihat ancaman kekerasan terhadap mitra oleh pengemudi taksi yang dirugikan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan publik.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kalanick, Devon Spurgeon, mengatakan mantan CEO Uber ini "tidak pernah menyarankan Uber harus mengambil keuntungan dari kekerasan dengan mengorbankan keselamatan pengemudi."

Tak hanya itu, perusahaan yang berdiri pada 2009 ini dilaporkan menggunakan “teknologi siluman” untuk menangkis penyelidikan pemerintah. Perusahaan, misalnya, menggunakan "tombol pemutus" yang memotong akses ke server Uber, dan memblokir pihak berwenang untuk mengambil bukti selama penyelidikan di setidaknya enam negara.

Kalanick, selama penggerebekan oleh polisi di Amsterdam, misalnya, disebut secara pribadi mengeluarkan perintah: “ "Tolong tekan tombol pemutus secepatnya ... Akses harus dimatikan di AMS (Amsterdam)".

Dugaan Uber mematikan sistem komputer perusahaan ini disebut untuk mencegah pihak berwenang berhasil menyelidiki praktik bisnis perusahaan. Sebab, Uber dianggap telah mengganggu industri taksi global.

Juru Bicara Travis Kalanick lagi-lagi membantah laporan tersebut. Menurutnya, pelbagai saran apa pun yang diarahkan maupun terlibat dalam perilaku ilegal atau tidak pantas adalah "sepenuhnya salah."

"Kenyataannya adalah inisiatif ekspansi Uber dipimpin oleh lebih dari seratus pemimpin di lusinan negara di seluruh dunia dan setiap saat di bawah pengawasan langsung dan dengan persetujuan penuh dari kelompok hukum, kebijakan, dan kepatuhan Uber yang kuat," katanya.