Jakarta, FORTUNE - PT ANTAM (Persero) Tbk menanggapi kabar mengenai anak usahanya, PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), yang disebut tengah mengincar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk dijadikan wilayah pertambangan.
Sekretaris Perusahaan Antam, Wisnu Danandi Haryanto,menegaskan CSD telah menghentikan seluruh aktivitas penambangan di wilayah Cibaliung pada 2022.
Sejak saat itu, perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan produksi maupun penambangan dan hanya menjalankan aktivitas memenuhi kewajiban pascatambang.
"Pada tahun yang sama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) CSD juga telah dikembalikan kepada pemerintah. Hingga saat ini, ANTAM maupun CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan ataupun membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut," ujar Wisnu saat dihubungi Fortune Indonesia, Kamis (19/11).
Perusahaan tambang pelat merah ini juga menegaskan wilayah IUP CSD sebelumnya berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan demikian, ia membantah adanya rencana perusahaan melakukan ekspansi pertambangan ke kawasan konservasi tersebut.
Menurut Wisnu, ANTAM berkomitmen menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Ini terutama karena perusahaan termasuk bagian dari Grup MIND ID.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K./MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan dan diteken langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 12 Februari 2026.
Proses pengusulan wilayah tersebut telah berlangsung beberapa tahun sebelumnya.
Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten sempat mengusulkan wilayah perairan laut Banten masuk dalam WUP. Namun, usulan tersebut tidak diakomodasi melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Melalui proses tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kemudian masuk dalam cakupan WUP.