Asosiasi Pilot Garuda Bantah Jam Terbang Pilot Rugikan Negara

Donny menyampaikan, imbas pandemi, banyak  pengorbanan lainnya juga sudah dilakukan para pilot Garuda. Pertama, penyelesaian kontrak sebanyak 130 pilot dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebelum masa kontrak selesai. Kedua, penundaan sebesar 30 persen pembayaran penghasilan untuk periode April-November 2020.

Kemudian yang ketiga, penundaan pembayaran hal-hal pilot berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Keempat, pengurangan take home pay sebesar 50 persen dengan skema merumahkan pilot secara bergantian (unpaid leave) per Agustus 2021 hingga Juli 2022.

Dengan  kepedulian terhadap kondisi perusahaan selepas PKPU, APG membuat kesepakatan dengan perusahaan salah satunya pengurangan penghasilan dengan penurunan take home pay hingga 49 persen.

Sebelumnya, Sekarga menyatakan keberatan dengan kebijakan jaminan jam terbang bagi para pilot Garuda Indonesia atau Guarantee Hour Allowance (GHA) yang diterapkan Garuda Indonesia. Keberatan Sekarga dituangkan dalam surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta kepala lembaga terkait.

Surat tertanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta itu berisikan perihal beban biaya tidak produktif di Internal yang membebani perusahaan dalam penyelesaian hasil PKPU.

Menurut Ketua Umum Sekarga, Dwi Yulianta, GHA adalah biaya variabel dan bukan biaya tetap perusahaan. Dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat penerbang yang dinas kurang dari 60 jam (hanya 15 jam/25 jam/35 jam, dan seterusnya), perusahaan tetap akan melakukan pembayaran minimal 60 jam terbang.

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia mengambil keputusan diluar rapat direksi dengan mengubah pola pembayaran jaminan jam terbang 60 jam dengan cara mengkonversi 20 jam terbang GHA masuk kedalam komponen gaji pokok penerbang.

"Sehingga terjadi kenaikkan rata-rata 31 persen terhadap gaji pokok penerbang, semestinya komponen jam terbang merupakan biaya variabei bukan biaya fixed," ucapnya.