Sikapi Rencana Kenaikan Harga BBM, APINDO: Dampaknya Kompleks

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan kalangan usaha belum siap dengan keputusan kenaikan harga BBM, meskipun alasan pemerintah sangat bisa dipahami. Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.

“Pemerintah mencoba mengatakan kelihatanya tidak ada pilihan, tetapi kita coba untuk mempersiapkan insentif untuk membantu pelaku. Mungkin di sini kita harus saling kompromi jalan keluarnya apa,” kata Shinta dalam keterangannya, Selasa (30/8).

Dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo, Selasa (30/8), Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa kekhawatiran pada kenaikan harga BBM bersubsidi yang bisa berdampak ke inflasi, sebenarnya sudah didahului oleh lonjakan harga bahan pokok makanan.

Menurutnya, ini terjadi karena pengelolaan bahan baku makanan belum berjalan optimal dan pencarian substitusi produk impor masih jadi tantangan bagi para pengusaha.

“Susu yang diperlukan oleh generasi penerus kita, 80% masih impor. Begitu juga dengan bawang yang masih impor. Belum lagi yang terkait dengan bidang peternakan, sampai hari ini kita masih impor daging sapi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan pada komponen biaya transportasi dan logistik. Pemerintah pun mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan sejumlah bantalan sosial maupun subsidi transportasi.

“Saya minta Gubernur, Bupati, Wali Kota berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran,” kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (30/8).

Beberapa jenis bantuan yang disiapkan tersebut adalah bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang menyasar 20,65 juta KPM; bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja; dan juga earmark 2 persen dari Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun melalui program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.