Harga Pertalite Bakal Naik Rp3.000? Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah
Harga minyak dunia terus melonjak.
Dok. PertaminaJakarta, FORTUNE –PT Pertamina (Persero) angkat suara menanggapi wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Perseroan menyatakan memastikan belum menaikkan harga jenis BBM tersebut dan hingga kini masih menunggu instruksi pemerintah.
Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Irto Ginting mengatakan perusahaan belum mengetahui soal usulan besaran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari manapun. “Penyesuaian harga BBM Subsidi kewenangannya ada di Pemerintah,” ujarnya dalam keterangan, Senin (18/4).
Saat ini, Pertalite masih dijual Rp7.650 per liter. Pemerintah sebelumnya menaikkan harga Pertamax pada 1 April 2022, dari semula Rp9.000-an per liter, menjadi Rp12.500 per liter. Kebijakan ini menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia seiring situasi global yang tidak menentu.
Sebagai informasi, per Selasa (19/4) dini hari, harga minyak Brent kembali naik 1,31 persen ke level US$113,16 per barel. Sementara, jenis light sweet harganya kini US$108,21 per barel, naik sekitar 1,18 persen.
Wacana kenaikan Pertalite Rp2.000-Rp3.000 per liter
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, sempat menyatakan ke media bahwa kenaikan harga energi kemungkinan tidak dapat terhindarkan seiring lonjakan harga komoditas global akibat situasi geopolitik. Gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina salah satu penyebabnya.
“Kami (DPR) sudah ada semacam hitungan-hitungan. Pertalite sudahlah naik kurang lebih Rp3.000, paling tinggi ya. Idealnya di angka Rp2.000, sehingga harganya Rp9.500 per liter, menggantikan posisi Pertamax yang lalu. Itu sudah agak lumayan,” ujar Sugeng pada Power Lunch CNBC Indonesia, seperti dikutip, Selasa (19/4).
Kenaikan Pertalite akan bantu arus kas Pertamina
Sugeng menilai, jika resmi diberlakukan, kenaikan harga Pertalite juga akan membantu arus kas PT Pertamina (Persero) karena volume konsumsinya yang cukup besar.
“Cash flow Pertamina juga harus kita selamatkan sebagai BUMN yang mendapatkan tugas sebagai public service obligation atau PSO,” ucapnya.
Menurutnya, arus kas Pertamina saat ini dalam kondisi yang kritis. “Karena ada beberapa hal, termasuk piutang terhadap Pemerintah yang carry over sejak tahun 2018, sejumlah Rp100 triliun itu juga belum dibayar,” ujarnya.
Pemerintah beri sinyal kenaikan harga BBM sampai tarif listrik
Di sisi lain, dalam beberapa kali pernyataannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif sempat memberi sinyal mengenai potensi kenaikkan harga jumlah komoditas, seperti BBM dan tarif listrik. Kenaikan ini tak terhidnarkan akibat harga minyak dunia yang terus naik.
"Penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas, penyesuaian harga pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti," kata Arifin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4).
