Jakarta, FORTUNE - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun dari laba bersihnya pada 2024 kepada pemerintah pusat dan daerah. Distribusi ini mencerminkan bagian dari komitmen perusahaan terhadap bagi hasil kekayaan mineral.
Dari total jumlah tersebut, porsi signifikan dialokasikan untuk pemerintah daerah. Sebanyak Rp4,63 triliun didistribusikan kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil utama, dan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.
Pembagian untuk tingkat daerah diuraikan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima kontribusi Rp1,16 triliun, sementara pemerintah Kabupaten Mimika—wilayah dengan aktivitas operasional paling intensif—mendapatkan sekitar Rp1,92 triliun.
Tujuh kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah, meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya, masing-masing menerima alokasi dana Rp221,2 miliar. Secara kolektif, tujuh kabupaten tersebut menerima total sekitar Rp1,55 triliun.
"Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya," ujar Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas. "Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah."
Sementara itu, alokasi untuk pemerintah pusat mencapai Rp3,1 triliun. Sebagai gambaran lebih luas, pada 2024 total penerimaan negara yang berasal dari PTFI—mencakup pajak, royalti, dividen, dan berbagai pungutan lainnya—secara kumulatif mencapai lebih dari USD4,6 miliar, atau setara dengan sekitar Rp79 triliun. Angka ini menunjukkan skala kontribusi finansial perusahaan di tingkat nasional.
Di luar pemenuhan kewajiban finansial kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, Freeport juga menggarisbawahi komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan manfaat langsung dan implementasi program investasi sosial di sekitar area operasional.
Perusahaan meyakini keberhasilan operasionalnya terkait erat dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan komunitas di sekitar wilayah kerja.
Tony Wenas menyatakan nilai investasi sosial yang digelontorkan Freeport pada tahun sebelumnya telah melampaui Rp2 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah secara signifikan, dengan proyeksi sekitar US$100 juta (setara Rp1,5 triliun) per tahun hingga masa operasional penambangan berakhir pada 2041.
"Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal," kata Tony Wenas, menegaskan visi keberlanjutan yang menggabungkan pertumbuhan korporat dengan kesejahteraan sosial. "Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan."