Hambatan Dagang RI Minim Dari Negara Lain, Daya Saing Tertekan

Kemenperin saat ini tengah mengkaji sektor-sektor strategis seperti tekstil, kimia, baja, elektronik, dan otomotif yang memerlukan perlindungan lebih melalui penerapan NTB dan NTM, dengan tetap mengacu pada aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Febri juga menanggapi laporan International Trade Barriers Index 2025 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-122. Ia menilai, pemeringkatan tersebut tidak transparan dan bisa menyesatkan.

“Kalau berdasarkan data WTO, posisi kita jauh lebih rendah dalam hal hambatan dagang. Justru ini yang merugikan industri nasional,” katanya.

Ia mengatakan, perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan langkah penting, terutama dalam situasi pasar kerja yang tengah menghadapi tekanan. “Melindungi industri dalam negeri berarti juga melindungi tenaga kerja kita,”katanya.

Dukungan terhadap penguatan industri dalam negeri juga sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyebut bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing, apalagi dengan kekayaan alam strategis seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit yang kerap menjadi sasaran tekanan global.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang memberi ruang lebih besar bagi produk industri dalam negeri.

“Ini menjadi angin segar bagi sektor industri nasional, terutama produsen barang yang selama ini menjadi pemasok untuk proyek-proyek pemerintah dan BUMN,” kata Febri.