Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
54532449573_2f6348d11b_o.jpg
ILO mendorong inklusi keuangan melalui sejumlah program.

Intinya sih...

  • ILO mendorong inklusi keuangan untuk UMKM dan pekerja informal

  • Perluasan akses keuangan di pedesaan menjadi fokus utama

  • OJK, ILO, dan SECO bersama-sama mengembangkan program digitalisasi untuk meningkatkan akses layanan keuangan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja informal di pedesaan.

Inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha formal, penguatan rantai nilai pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Fokus ini sejalan dengan agenda nasional pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal dan digital.

Djauhari Sitorus, Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia, mengatakan keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. “

Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” ujar Djauhari dalam forum media di Jakarta, Kamis (11/12).

ILO menegaskan inklusi keuangan adalah elemen penting dalam mendorong penguatan kesejahteraan sosial. Ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work yang dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja.

“Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Djauhari.

Perluasan akses keuangan

Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan.

OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA. “Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto.

OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) menyampaikan pembelajaran dan dampak positif dari Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT), yang telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, serta modernisasi layanan lembaga keuangan daerah.

Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan senilai total Rp167 miliar melalui dukungan ILO yang mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Sementara, 3.610 UMKM telah memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai Rp20 miliar didukung oleh inisiatif ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR.

Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, mengatakan pihaknya melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. “Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya,” kata dia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi program PROMISE II IMPACT dalam memperluas pemahaman akses keuangan formal bagi komunitas lokal. Pemerintah menilai bahwa program PROMISE II IMPACT dapat diadopsi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Program-program dukungan proyek akan masuk ke dalam portofolio program strategis TPAKD untuk memastikan keberlanjutannya,” ungkap Erdiriyo, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Editorial Team

EditorEkarina .