Dorong Produksi, Industri Hulu Migas Butuh Tambahan Investasi US$187 M

Pemerintah Indonesia, menurutnya telah memberikan sejumlah dukungan, di antaranya berupa penyederhanaan proses perizinan, pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal, hingga membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak sesuai keinginan dan tingkat keekonomian, baik Production Sharing Contract (PSC) cost recovery atau PSC gross split.

Selain itu, Tasrif juga menyampaikan bahwa pemerintah juga telah menghilangkan biaya signature bonus, sehingga investor bisa memasukkan biaya tersebut untuk operasional. Dengan begitu, kebutuhan investasi dapat diturunkan.

“Kebijakan lainnya, seperti Destination Management Organization (DMO) Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas,” katanya.

Menteri Arifin berharap, dengan dukungan ini, industri hulu migas, dalam hal ini SKK Migas dapat mengoptimalkan produksinya dengan upaya terbaik.Hal ini dibutuhkan demi mencapai target produksi 2030 sebesar 1 juta barel per hari (bpod) untuk minyak bumi dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (MMscfd) bagi gas bumi.

“Saya mengingatkan pula agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk emisi karbon. Langkah ini penting, agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat teris didapatkan dari berbagai stakeholders,” tutur Arifin Tasrif.

Sebelumnya, Menteri Arifin dalam keterangannya mengungkapkan, visi industri fosil dalam era transisi energi adalah industri hulu migas yang rendah karbon. Gas bumi akan menjadi penyokong energi di masa transisi dan akan terus dikembangkan untuk menggantikan peran batu bara.

Menurutnya, teknologi akan berperan penting dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, investasi bagi pengembangan teknologi di lapangan akan terus dikawal dan diimplementasikan. “Stimulus investasi juga terus menerus akan dievaluasi agar Indonesia dapat memenangkan kompetisi, sehingga target peningkatan produksi dapat direalisasi,” ucapnya.