Reformasi Akuntansi, Kemenkeu Harap PP 43/2025 Hapus Praktik Rekayasa Laporan Keuangan

Meski demikian, Erawati juga melihat PP 43/2025 ini sebagai peluang dan era baru profesi akuntan. Sebab, dengan adanya aturan ini akan dibutuhkan semakin banyak profesi akuntan di Indonesia. Apalagi, pihaknya juga menyoroti masih rendahnya jumlah akuntan publik di pelosok-pelosok daerah.

"Di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, bahkan di Kalimantan, itu masih sangat sedikit sekali akuntan publik. Perusahaan di sana juga banyak sekali," ungkap Erawati.

Bila melansir data dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), jumlah akuntan publik di Indonesia saat ini hanya 1.713 orang, atau sekitar 0,09 persen dari total penduduk. Bahkan, PPPK memproyeksikan kebutuhan profesi akuntan profesional baru mencapai 20 ribu hingga 30 ribu dalam lima tahun ke depan. 

“Profesi akuntan publik ini adalah profesi yang sangat diandalkan, sangat bagus, prospektif ke depannya dan pertumbuhannya juga masih perlu kita dorong dengan baik,” tambah Erawati.

Menanggapi hal tersebut, Muhamad Mansur selaku Partner KAP GIAR memandang regulasi ini mewajibkan standar pelaporan yang lebih tinggi bagi berbagai sektor usaha, yang secara otomatis meningkatkan demand akan tenaga akuntan publik berkualitas. 

“Di era PP 43 ini, akuntan bukan hanya seorang auditor, akuntan adalah arsitek transparansi keuangan Indonesia," kata Muhamad Mansur.

Untuk itu, KAP GIAR juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah bagi para talenta Gen-Z untuk berkembang. Dengan mengadopsi budaya kerja yang inovatif dan lingkungan yang mendukung transformasi digital, GIAR optimis dapat mencetak generasi akuntan masa depan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.