KemenkopUKM Akan Jadikan Kepulauan Riau Jadi hub Ekspor UMKM

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah ‘serangan’ produk impor yang juga masuk di Kepri. Mayoritas produk crossborder ini, datang dari Cina.

Untuk itu, KemenkopUKM telah berkoordinasi dengan berbagai platform e-commerce crossborder untuk tidak lagi menjual produk luar yang sebenarnya bisa diproduksi oleh  pelaku UMKM.

“Sistem perdagangan elektronik sudah ada (regulasi) pembatasan yang memungkinkan produk dalam negeri jauh lebih mendominasi market. Namun di sisi lain, masyarakat Indonesia juga harus mencintai produk anak bangsa sendiri. Kalau nggak dibeli ya mereka nggak punya kesempatan untuk meningkatkan mutunya," katanya. 

Teten mengungkapkan, daya saing produk dalam negeri–termasuk UMKM–juga harus ditingkatkan untuk bisa berkompetisi dengan produk asing. Oleh karenanya, pemerintah kini tengah menyiapkan ekosistem UMKM yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produksi, salah satunya dengan modernisasi alat produksi, konsep rumah produksi, serta program pendampingan.

Dua hal yang terpenting dalam hal ini, menurut Teten adalah soal packaging dan pembiayaan. "Kami fokus ke dua hal. Pertama produk yang berbasis kreativitas berupa produk custom. Dan kedua produk UMKM berbasis inovasi teknologi atau ada sentuhan teknologinya," katanya.

Untuk mendukung ekosistem yang ingin diwujudkan pemerintah, sebelumnya KemenkopUKM juga sudah menyelenggarakan pendataan Koperasi dan UKM (KUMKM) mulai April-September 2022, untuk memvalidasi data-data yang sebelumnya sudah dimiliki KemenkopUKM.

Sekretaris KemenkopUKM, Arif R Hakim, menyampaikan target pendataan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024 ini adalah sebanyak 65 juta pelaku UMKM.

"Data Sensus Ekonomi Tahun 2016 kami gunakan sebagai acuan dalam menentukan alokasi target data, di mana pada tahun 2022 target pendataan Lengkap KUMKM adalah sebanyak 14,5 juta data," katanya dalam Working Group 3 Rakornas KUMKM, Selasa (29/3).

Ada 6 tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pendataan di level daerah, yakni melakukan koordinasi dengan stakeholder; menyusun draft tim Pokja Prov serta mengkoordinir Dinas yang membidangi Kop dan UKM Kab/Kota; serta melaksanakan Training of Trainer (ToT) pendataan lengkap daerah.

Selain itu, menetapkan petugas Enumerator daerah; menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis Enumerator; dan melakukan persiapan pelaksanaan pendataan langsung KUMKM tahun 2022.