Kenali Skema Take or Pay yang Bebani PLN Bertahun-tahun

Sesuai namanya, take or pay berarti “ambil atau bayar”. Artinya PLN harus menyerap listrik yang diproduksi IPP sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli listrik (PJBL) berdasarkan atau faktor ketersediaan (AF) atau faktor kapasitas (CF) sesuai dengan harga jual. Jika tidak, PLN harus membayar denda.

Tetapi, perjanjian jual beli tersebut tak hanya berlaku untuk take or pay, melainkan juga delivery or pay dari sisi IPP. Artinya, jika IPP tidak mengirimkan listrik sesuai AF/CF maka mereka harus membayar pinalti atau denda kepada PLN.

Inilah yang membebani keuangan PLN. Sebab, pasokan listrik tersebut tidak terserap konsumsi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kondisi oversupply listrik ini telah berlangsung sejak 2011.

PLN mengambil skema take or pay akibat krisis ekonomi 1998, yang juga menyebabkan krisis pada produksi listrik karena pembangunan pembangkit listrik baru menjadi sulit. Kesulitan itu lahir karena PLN tidak memiliki cukup dana menyusul kontrak dalam dolar AS, yang nilainya terhadap rupiah kala itu melonjak drastis. 

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan ada investor yang tertarik untuk membangun pembangkit listrik secara mandiri.

Skema take or pay juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 yang direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Jadi, ketentuan ini pun menjamin bahwa negara akan membeli listrik yang diproduksi oleh swasta.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa bila PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak karena kesalahannya, maka perseroan itu harus membayar penalti kepada penjual (take or pay), yang nominalnya sesuai dengan komponen investasi.